REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menjelaskan, setidaknya ada 340 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka. Mayoritas adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi.
Ia meminta pemerintah Indonesia memastikan perlindungan para WNI yang berada di Sri Lanka. Apalagi negara tersebut tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk, yang berdampak kepada situasi keamanan di sana.
"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik," ujar Christina lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (16/7/2022).
Komisi I juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka. Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi WNI ketika situasi semakin parah.
"Kami meminta agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan. Termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial," ujar Christina.
Aksi protes terhadap krisis ekonomi Sri Lanka telah membara selama berbulan-bulan dan memuncak akhir pekan lalu ketika ratusan ribu orang mengambil alih gedung-gedung pemerintah di Kolombo. Para pengunjuk rasa menyalahkan keluarga Rajapaksa dan sekutunya atas inflasi yang tak terkendali, kekurangan barang-barang pokok, dan korupsi.
Antrian mengular di luar pompa bahan bakar telah menjadi hal biasa, sementara pemerintah telah menutup sekolah dan memberlakukan kerja dari rumah bagi pekerja kantoran untuk menghemat bahan bakar. Negara berpenduduk 22 juta itu hampir kehabisan dolar untuk impor dan gagal membayar pinjaman luar negeri.
Inflasi utama mencapai 54,6 persen bulan lalu dan bank sentral telah memperingatkan bahwa itu bisa naik menjadi 70 persen dalam beberapa bulan mendatang. Sri Lanka telah memulai diskusi awal dengan Dana Moneter Internasional tentang pinjaman bailout potensial, tetapi ini telah terganggu oleh kekacauan pemerintah terbaru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika