REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah dan kepala desa bekerja sama memanfaatkan industri kelapa sawit untuk kepentingan rakyat. Tito mengingatkan, Indonesia merupakan pemain dominan dalam industri kelapa sawit di dunia.

Menurutnya, industri kelapa sawit tidak hanya memberikan pemasukan untuk pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memberikan lapangan kerja serta manfaat besar lainnya bagi rakyat.

"Karena itu, peran daripada kepala desa dan peran para bupati juga harus disertakan dalam tata kelola untuk industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona Indonesia ini," kata Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Ahad (17/7/2022).

Dalam acara yang digelar Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Tito mendukung visi untuk mempertahankan Indonesia sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Namun, ia mengingatkan agar dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable) atau bersahabat dengan lingkungan.

Tito menjelaskan, jika sawit tidak dikelola tanpa memperhatikan lingkungan akan menjadi bencana yang melebihi pandemi Covid-19. Karena itu, upaya-upaya untuk menjaga lingkungan, termasuk mengelola hutan agar tidak terjadi penebangan secara berlebihan karena kelapa sawit harus dilakukan.

Tito mengimbau agar semua pihak kembali pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi konstitusi negara. UUD telah mengamanatkan, semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik bumi, air, dan semua di dalamnya harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

"Tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, tidak hanya investor/pengusaha yang diuntungkan, yang paling utama adalah rakyat yang harus diuntungkan," kata dia. Meski begitu, lanjut Tito, dalam konteks industri kelapa sawit masih banyak terjadi permasalahan dengan rakyat. Dia mengatakan, ketidakpuasan terjadi karena rakyat hanya menjadi penonton di kampung atau di daerahnya sehingga menimbulkan adanya resistensi.

Dia menyontohkan masalah pertanahan dengan rakyat karena pembukaan kelapa sawit, kemudian ada dominasi dari pengusaha besar tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat. “Bagaimana rakyat ini bisa mendapatkan nilai tambah dari adanya usaha investasi sawit yang ada di situ. Nah ini, memerlukan tata kelola yang lebih baik. Dan tata kelola yang baik ini perlu melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," katanya.

Karenanya, Tito mengatakan para kepala desa dan bupati perlu dilibatkan. Sebab, yang paling depan berhadapan dengan masyarakat adalah kepala desa dan bupati. "Sebab kepala desa sehari-hari bertemu, berhadapan, dan mendengarkan keluh kesah, usulan, serta aspirasi dari masyarakatnya. Bupati juga pada posisi sama, berhadapan langsung dengan masyarakat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika