REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD daerah pemilihan (dapil) Papua Barat, Filep Wamafma, menilai peristiwa penembakan yang terjadi berulang dan menewaskan warga sipil di Papua tidak bisa dipandang enteng. Pemerintah seharusnya melindungi warga sipil.
"Peristiwa ini menurut saya sudah tidak bisa lagi dipandang enteng dan sudah tidak bisa lagi dibiarkan peristiwa kekerasan atas nama apapun juga,
karena ini terkait dengan berjatuhan warga sipil. Warga sipil adalah warga yang patut dilindungi dan patut untuk tidak menjadi korban," kata Filep kepada Republika.co.id, Ahad (17/7/2022).
Filep mengatakan DPD sudah sering mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Namun, ia memandang sampai saat ini belum ada konsep menyeluruh untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua.
"Kami sebenarnya sudah tidak ingin lagi menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah. Pandangan-pandangan dan hasil rapat kita terkait Papua belum diindahkan oleh pemerintah," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu rekomendasi DPD RI terhadap kekerasan di Papua adalah dialog. Ia pun menyoroti langkah pemerintah yang mengupayakan, perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Alangkah baiknya langkah itu juga dilakukan di dalam negeri.
"Saya pikir terlalu jauh kita berpindah ke sana. Terlalu jauh kita berpikir tentang bagaimana konflik dunia itu padahal di depan mata kita ada peristiwa yang terjadi konflik bersenjata yang terjadi puluhan tahun di tanah Papua," ucapnya.
Filep mengaku pihaknya juga sering menjadikan Aceh sebagai contoh dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Ia pun mempertanyakan langkah serupa tidak dilakukan di Papua.
"Kenapa pemerintah tidak bisa menggunakan contoh Aceh terhadap menyelesaikan persoalan di Papua. Timbul pertanyaan apakah pemerintah serius menyelesaikan konflik bersenjata di Papua ataukah konflik bersenjata di Papua dibiarkan sebagai salah satu ladang bisnis antara pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya warga sipil jadi korban dan kemudian pendekatan militer dilakukan dan kemudian warga sipil menjadi korban lagi," tanyanya.
Ia berharap ke depan warga sipil tak lagi dijadikan kambing hitam untuk kepentingan tertentu. Ia juga meminta agar Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri mengambil langkah-langkah konkret yang humanis dan mengedepankan dialog, tanpa gejolak militer kekerasan.
"Saya pikir ini bagian yang sangat penting untuk pemerintah melakukan tindak-tindakan supaya Papua tetap damai," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika