REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD atau senator asal Papua Barat Filep Wamafma mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Menurutnya, jangan sampai ada lagi warga sipil yang menjadi korban akibat dari konflik yang terjadi di sana.
"Peristiwa kekerasan atas nama apapun juga tidak dibenarkan terjadi, karena ini terkait dengan banyaknya warga sipil menjadi korban, warga yang seharusnya dilindungi dan berhak merasakan kedamaian. Warga sipil tidak patut menjadi korban atas kepentingan apapun," ujar Filep lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2022).
Ia mengaku prihatin atas konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan rakyat Papua terus hidup dalam kekhawatiran. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan rekonsiliasi dalam mengatasi permasalahan di Papua.
"Salah satu rekomendasi kita DPD RI terhadap kekerasan di Papua adalah dengan jalan dialog atau rekonsiliasi. Peristiwa kekerasan, penembakan hingga pembunuhan baik yang terjadi terhadap warga non Papua maupun warga Papua hari ini merupakan dampak atas intensitas tingginya konflik politik bersenjata itu," ujar Filep.
Di samping itu, ia juga menyoroti upaya pemerintah yang mengambil peran dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya, konflik bersenjata di Papua lebih mendesak untuk diselesaikan daripada berfokus pada konflik di belahan dunia lain.
"Saya memandang terlalu jauh kita berpikir tentang bagaimana konflik Rusia-Ukraina itu, padahal di depan mata kita ada konflik bersenjata yang sudah puluhan tahun terjadi di Tanah Papua. Kita sering mengingatkan pemerintah untuk menjadikan Aceh sebagai contoh dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Kenapa itu tidak dilakukan?" ujar Filep.
Polisi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) memburu teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membunuh 10 warga dan melukai dua warga sipil. Pengerahan pasukan dan personel keamanan sudah dilakukan sejak akhir pekan kemarin setelah serangan KKB di Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022).
“Di Nduga, anggota Polri dan TNI sudah berjaga ketat di lokasi. Kita bersama-sama akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar pelakunya dan menangkap pelakunya untuk bisa dihadapkan ke hukum,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Komisaris Besar (Kombes) Ahmad Musthofa Kamal, Ahad (17/7/2022).
Kamal mengeklaim, situasi dan keamanan di Nduga berangsur kondusif. Polri dan TNI mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dengan penetapan status siaga.
Pada Sabtu pagi waktu setempat, sekitar 20-an anggota KKB menyerang perkampungan di Noglait, Distrik Kenyam, Nduga. Serangan itu diduga dilakukan oleh kelompok separatis yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Serangan dengan senjata api dan senjata tajam itu menewaskan 10 orang warga sipil. Dua korban lainnya dalam kondisi kritis karena luka-luka bacokan dan tembakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika