REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Dalam kunjungan ke Korea Selatan, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyatakan, dukungan partisipasi perempuan yang lebih banyak. Dia menyatakan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan memberi lebih banyak peluang kepemimpinan akan meningkatkan potensi ekonomi Korea Selatan dan AS.
Menurut perempuan pertama yang mengepalai Departemen Keuangan AS, perempuan mewakili sumber daya besar yang belum dimanfaatkan oleh AS dan Korea Selatan. Dia mencatat bahwa perempuan Korea Selatan termasuk yang paling berpendidikan di negara-negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Namun, Yellen menyatakan, perempuan hanya memegang 20 persen peran manajemen di Korea Selatan. Data OECD menunjukkan, perempuan lebih cenderung menjadi pekerja tidak tetap dan berpenghasilan rata-rata 31 persen lebih rendah daripada laki-laki, kesenjangan tertinggi di OECD.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan menutup kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja dapat meningkatkan produk domestik bruto riil Korea Selatan pada 2035 hingga lebih dari tujuh persen. "Perempuan harus diberikan kemampuan untuk bertahan di dunia kerja," kata Yellen.
Menurut Yellen, perempuan masih menghadapi tantangan untuk naik ke posisi puncak, baik di layanan publik maupun di sektor swasta. Kondisi ini terjadi bahkan di negara maju seperti AS.
Yellen pun berbagi pengalamannya sendiri saat maju dalam profesi ekonomi yang masih didominasi laki-laki. Dia berencana akan bertemu dengan ekonom perempuan Korea Selatan di kemudian hari.
"Kita tidak bisa meninggalkan bakat luar biasa dan pendidikan perempuan muda kita di atas meja," katanya.
Yellen mengatakan, memasukkan lebih banyak perempuan dalam angkatan kerja dapat mengatasi kekurangan pasokan tenaga kerja yang mendorong harga lebih tinggi. Komentar itu muncul ketika pemerintahan Joe Biden berjuang untuk menyelamatkan bagian-bagian penting dari agenda domestiknya.
Salah satu agenda tersebut termasuk peningkatan dana untuk penitipan anak dan prasekolah universal yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Biden berharap untuk meloloskan undang-undang besar yang akan memasukkan pendanaan semacam itu bersama dengan proyek-proyek untuk memerangi perubahan iklim dan menaikkan pajak pada perusahaan-perusahaan besar.
Hanya saja, agenda tersebut telah dihalangi oleh oposisi Senator Demokrat Joe Manchin. Padahal suaranya sangat penting dalam pembagian yang merata dalam Senat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika