REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street telah mengarahkan kepada seluruh pejabat menteri Inggris untuk tetap melakukan pemboikotan komunikasi dengan Dewan Muslim Inggris. Hal ini terkait dengan seorang politikus konservatif, yang juga pejabat menteri di Inggris, Penny Mordaunt ketika ia bertemu dengan Dewan Muslim Inggris pada 2021.
Pertemuan itu menimbulkan kontroversi di tengah pemerintahan Inggris. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan kebijakan Inggris yang menolak pandangan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris Daud Abdullah menandatangani Deklarasi Istanbul.
Pandangan Sekjen Dewan Muslim Inggris itu menyerukan kekerasan terhadap Israel dan memaafkan serangan terhadap pasukan Inggris. "Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa pemerintah Inggris memiliki kebijakan lama sejak 2009 untuk tidak melibatkan Dewan Muslim Inggris dan kebijakan itu tidak berubah," kata juru bicara perdana menteri, Senin (18/7/2022).
Namun, Penny Mordaunt yang juga Menteri Perdagangan telah dituduh melanggar pedoman pemerintah setelah dia bertemu dengan pemimpin organisasi itu tahun lalu. Pertemuan Mordaunt ini dianggap melanggar kebijakan lama Downing Street. Mordount dituduh melanggar pedoman pemerintah setelah dia bertemu dengan pemimpin organisasi Muslim Inggris itu tahun 2021 lalu.
Mordount bahkan tidak menghapus tweet di akun miliknya, dimana dia mengatakan senang bertemu dengan Sekjen Dewan Muslim Inggris Zara Mohammed pada Februari 2021. Ketika itu dia menjadi Paymaster General, yang saat itu menjabat di Kantor Kabinet. Kantor Kabinet mengawasi Sekretariat Keamanan Nasional, pusat intelijen dan kebijakan keamanan negara.
“Senang bertemu dengan Zara hari ini, berharap kesuksesannya dan mendengar lebih banyak tentang rencananya, berharap dapat bekerja sama dengannya,” bunyi tweet Mordount yang berasal dari 2021.
Sebuah laporan oleh Sir John Jenkins, mantan duta besar Inggris untuk Arab Saudi, pada 2015 menetapkan sejarah di balik keputusan untuk menghentikan kontak dengan Dewan Muslim Inggris. Dimana organisasi Muslim itu dituduh pemerintah Inggris, berupaya mempengaruhi kebijakan mendekati politisi dan pejabat Inggris.
Dimana Inggris menuduh ada keterkaitan organisasi Ini dengan cara yang dipakai Ikhwanul Muslimin, untuk membentuk Masyarakat Islam Inggris (ISB). Tuduhan kemudian mengarah ke upaya mendominasi Asosiasi Muslim Inggris (MAB) dan memainkan peran penting dalam mendirikan dan kemudian menjalankan Dewan Muslim Inggris (MCB).
"Pada 2009 pemerintah saat itu menghentikan dialog dengan Dewan Muslim Inggris setelah seorang pejabat menandatangani dokumen publik yang tampaknya membenarkan kekerasan terhadap negara mana pun yang mendukung blokade senjata terhadap Gaza," kata Sir John.
"Tidak ada dialog substantif sejak saat itu, dengan setiap kelompok yang menjadi bagian antara bagian dari Ikhwanul Muslimin di Inggris dan pemerintah," lanjutnya.
Pada hari Senin, tweet dari Mordaunt tetap dibiarkan, dan Downing Street tampaknya tidak mau memerintahkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menghapusanya di tengah kontes untuk menjadi pemimpin Partai Konservatif berikutnya.
The National bertanya kepada juru bicara perdana menteri apakah tweet tersebut harus dihapus. "Ini akan kembali beberapa tahun. Saya sadar beberapa masalah ini terkait dengan masalah selama kampanye kepemimpinan," katanya.
Ketika ditanya apakah dia telah diminta untuk menghapus tweet tersebut, tim dari Mordaunt tidak menanggapi. Beberapa komentator politik mengklaim bahwa pertemuan itu menjadi penilaian terhadap Mordaunt dan kepantasannya untuk menduduki jabatan tinggi.
Namun, sebagian pihak dapat memahami bahwa Mordaunt menjelaskan, langkahnya itu bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen konstituen. Dan ia bertemu kelompok tersebut dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai anggota pemerintah Inggris.
Dewan Muslim Inggris telah mewakili Muslim Inggris dan mengatakan ada lebih dari 500 masjid yang terkait dengan organisasinya. Tujuan kelompok muslim ini adalah untuk memberdayakan komunitas Muslim di beberapa wilayah Inggris, meskipun dituduh adanya kontroversi oleh pemerintah Inggris.
Dalam sebuah pernyataan yang sangat kritis terhadap upaya boikot resmi kelompok muslim ini, dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh pejabat Whitehall, Pemimpin Dewan Muslim Inggris Mohammed mengutuk kelompok politik partai Konservatif atas upaya untuk mendelegitimasi Muslim di Inggris. Ia juga menuduh partai tersebut mempersenjatai kelompok-kelompok untuk terus melakukan Islamofobia.
