Selasa 19 Jul 2022 22:28 WIB

AMTI: Rencana Kebijakan Cukai Picu Ketidakadilan Bagi Pelaku Usaha

Asosiasi petani menyebut selalu jadi korban kenaikan cukai hasil tembakau

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petani merawat tanaman tembakau di perladangan kawasan lereng gunung Sindoro Desa Kwadungan, Kledung, Temanggung, Jateng. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno menambahkan sebagai elemen ekosistem pertembakauan sisi paling hulu, petanilah yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.
Foto: ANTARA/Anis Efizudin
Petani merawat tanaman tembakau di perladangan kawasan lereng gunung Sindoro Desa Kwadungan, Kledung, Temanggung, Jateng. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno menambahkan sebagai elemen ekosistem pertembakauan sisi paling hulu, petanilah yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh elemen ekosistem pertembakauan, mulai dari hulu hingga hilir, didukung oleh kepala daerah dan perwakilan legislatif menyatukan komitmen menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan, sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan perwakilan petani, pekerja, pabrikan, retail, konsumen, dan akademisi menyampaikan suara penolakan mereka terhadap agresifnya tekanan yang ditujukan kepada komoditas tembakau dan ekosistem pertembakauan. 

“Kami berharap karena sumbangsih yang nyata, kebijakan dan regulasi yang diberikan kepada ekosistemnya juga berimbang serta berkeadilan. Inilah momentum kita menyatukan komitmen untuk memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang menjadi tulang punggung bagi 24 juta orang dan menegaskan kedaulatan Indonesia,” ujarnya, Selasa (19/7/2022).

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno menambahkan sebagai elemen ekosistem pertembakauan sisi paling hulu, petanilah yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.