Rabu 20 Jul 2022 13:40 WIB

Indonesia Impor 3 Juta Dosis Vaksin PMK

Sebanyak 3 juta dosis vaksin diimpor sesuai dengan sero tipe virus PMK di Indonesia.

Red: Nora Azizah
Sebanyak 3 juta dosis vaksin diimpor sesuai dengan sero tipe virus PMK di Indonesia.
Foto: ANTARA/Maulana Surya
Sebanyak 3 juta dosis vaksin diimpor sesuai dengan sero tipe virus PMK di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa pemerintah telah mengimpor tiga juta dosis vaksin dalam upaya mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. "Pemerintah telah melakukan impor tiga juta dosis vaksin yang jenisnya sudah disesuaikan dengan sero tipe virus PMK yang ada di Indonesia dan telah melalui uji kesesuaian terlebih dahulu sebelum didistribusikan," katanya dalam konferensi pers mengenai perkembangan penanganan PMK yang diikuti via daring dari Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Menurut dia, vaksin PMK yang sudah disetujui importasinyaantara lain produk vaksin dari Prancis, China, Brazil, dan Argentina. "Saat ini pemerintah juga terus berupaya mengembangkan vaksin PMK buatan dalam negeri untuk memenuhi keperluan penanganan dan kontrol PMK di Indonesia," tuturnya.

Baca Juga

Ia mengatakan bahwa pemerintah mendistribusikan vaksin PMK impor dalam dua tahap. Menurut dia, pada tahap pertama pemerintah mendistribusikan 800.000 dosis vaksin dan hingga 18 Juli 2022 telah menggunakannya untuk melakukan vaksinasi PMK pada 540.978 hewan ternak.

Pada tahap kedua pemerintah mendistribusikan 2,2 juta dosis vaksin PMK dan penyalurannya sampai sekarang masih berlangsung. Wiku mengatakan bahwa pada 18 Juli 2022 ada tiga provinsi yang cakupan vaksinasi PMK-nya tergolong tinggi, yakni Jawa Timur yang sudah memvaksinasi24.746 hewan ternak, Bali yang sudah memvaksinasi 3.559 hewan ternak, dan Jawa Tengah yang telah memvaksinasi 3.384 hewan ternak. Namun, menurut dia, masih ada pula provinsi yang cakupan vaksinasi PMK-nya di bawah 25 persen.

"Kami mengimbau kepada provinsi-provinsi lainnya agar semakin gencar melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK," katanya.

Wiku juga mengimbau pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang belum melaporkan cakupan vaksinasi PMK segera menyampaikan laporan melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement