REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan. BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 4,25 persen.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga. Meski demikian, tetap ada risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI Juli 2022, Kamis (21/7/2022).
BI lebih memilih untuk mengerahkan bauran instrumen kebijakan dalam menghadapi kondisi terkini perekonomian. Perry mengatakan BI memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.
BI memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti. Ini dilakukan melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.
BI juga memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Selanjutnya, BI melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit Konsumsi.
Kemudian, BI memperluas QRIS antarnegara. Yakni antara lain melalui akselerasi implementasi, piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement dengan negara-negara di Asia, serta melaksanakan Pekan QRIS Nasional untuk pencapaian target 15 juta pengguna baru.
BI juga memastikan operasionalisasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover berjalan lancar. Serta mempersiapkan implementasi second mover dengan target Desember 2022 serta memperluas QRIS crossborder.
"Ini dilakukan antara lain melalui piloting dan akselerasi implementasi, tunggu tanggal mainnya kita akan keluarkan banyak kebijakan terkait di bulan kemerdekaan (Agustus)," katanya.
Perry mengatakan, BI memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya. Bersama Kementerian Keuangan, BI komitmen menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika