REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyatakan mempertimbangkan untuk mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit. Rencana pencabutan itu lantaran pasokan CPO domestik telah melimpah sekaligus mempercepat realisasi ekspor.
"Saya lagi pertimbangkan, kalau teman-teman pengusaha sudah komitmen untuk memenuhi (pasokan minyak goreng) dalam negeri, mungkin saya pertimbangkan DMO tidak perlu lagi, kita pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," kata Zulkifli usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Cibinong, Bogor, Jumat (22/7/2022).
Namun, Zulhas menekankan, kebijakan itu masih dipertimbangkan sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dicabut. Ia juga ingin mendapat jaminan dari pelaku usaha soal keamanan pasokan domestik.
"Kalau itu terjamin, kita komitmen dan tidak terulang lagi seperti yang lalu ada kelangkaan dalam negeri, kita pertimbangkan," ujar Zulhas.
Sejauh ini, pemerintah telah melalukan relaksasi kebijakan di sektor perkelapasawitan. Di antaranya penghapusan sementara pungutan ekspor (PE) 31 Agustus 2022 serta penambahan rasio pengali ekspor setelah memenuhi DMO dari semula lima kali menjadi tujuh kali.
Sejumlah relaksasi tersebut ditempuh untuk mempercepat realisasi ekspor CPO. Pasalnya, tangki-tangki penampung pabrik CPO telah penuh sehingga tidak mampu menyerap hasil panen tandan buah segar (TBS). Tercatat, stok CPO domestik telah mencapai 7,2 juta ton dari rata-rata stok bulanan 3 juta ton.
Situasi itu berdampak pada anjloknya harga TBS petani yang hanya dikisaran Rp 1.500 per kg dari sebelumnya lebih dari Rp 3.000 per kg. Zulhas mengatakan, jika relaksasi tersebut masih belum mampu mempercepat ekspor, langkah pencabutan DMO bisa ditempuh pemerintah.
Lebih lanjut, ia mengaku akan melalukan lawatan ke India dalam waktu dekat. Kunjungan itu untuk memastikan ekspor CPO ke India sekaligus Pakistan kembali lancar. Sebab, kendala logistik perkapalan turut menghambat ekspor karena negara-negara mitra sempat mengalihkan impor ke negara lain saat Indonesia melalukan larangan ekspor pada Mei lalu.
