REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan meluncurkan rencana pendanaan bertajuk clear water fund untuk penyediaan air bersih bagi rakyat Indonesia. Diharapkan, dana yang akan terkumpul dari program ini bisa mencapai 300 juta dolar AS atau setara dengan Rp 4,5 triliun.

Clear water fund itu akan diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang. "Kita buat kegiatan ini dengan sistem ekonomi berkelanjutkan," kata Erick Thohir saat peluncuran Holding Danareksa di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (20/7).

Menurut Erick, pemerintah sudah memiliki program unggulan penyediaan air bersih di Subang, Jawa Barat. Holding Danareksa, kata Erick, akan menjadi pihak yang mengawal proyek ini dan BUMN pengelola air bersih akan masuk ke dalam Holding Danareksa.

"Transformasi lain yang kita dorong adalah air bersih. Isu air bersih sekarang di Indonesia makin sulit. Ketemu lah pilot project di Subang. Ini bisa jadi contoh di daerah lain asalkan dengan business process yang baik," ucap Erick.

Rencana pendanaan clear water fund muncul karena keprihatinan Erick akan minimnya persediaan air bersih bagi rakyat di seluruh Indonesia. Bahkan kota besar seperti Jakarta saja masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Juga tempat buang air juga tidak tersedia untuk sebagian warga Jakarta.

Sementara di luar negeri, air keran saja sudah bisa langsung diminum dan tidak perlu dibeli lagi. Di Indonesia air untuk minum saja masih harus dibeli dan masyarakat perlu menyisihkan anggaran tersendiri untuk itu.

"Di negara lain air keran sudah bisa diminum. Di Indonesia yang katanya mendukung ekonomi kerakyatan airnya bayar semua buat minum. Rakyat di perkotaan beli air sama kayak kita minum, dipakai untuk mandi, malah saya melihat di beberapa titik tidak punya yang namanya tempat mandi dan buang air," lanjut Erick.

Erick Thohir meneruskan, "Di Jakarta juga banyak saya sudah lihat, artinya mesti ada penyelesaian air bersih secara program yang memang memayungi semua."

Ikuti Whatsapp Channel Republika