REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menyambut pesta demokrasi serentak di tahun 2024, Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD). Tema yang diangkat adalah “Keterlibatan Paguron Pencak Silat dalam Pengamanan Pemilu 2024 di Jabar di Aula FISIP Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
FGD kali ini, dihadiri berbagai unsur lebih dari 80 Kasepuhan dan Pendekar dari Paguron-Paguron di Jawa Barat, Direktur Binmas Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Idil Tabransyah, SH MM, Ketua (plh) KPU Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Bawaslu Kota Bandung, akademisi, Binmas Polrestabes Bandung, dan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan dosen dan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.
Menurut Ketua Jurusan Administrasi Publik, Khaerul Umam, tujuan diadakannya kegiatan FGD ini adalah untuk mendengar pandangan dari berbagai stake holder baik dari KPU, Bawaslu, Binmas Kepolisian, terkait keterlibatan paguron sebagai bentuk kearifan lokal di Jawa Barat. Agar paguron bisa urun rembug dalam pengamanan pemilu 2024.
"Setelah mendengarkan berbagai pandangan maka akan dibuat Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) sebagai naskah akademis dalam mendorong menjadi kebijakan, minimal di Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan," ujar Umam, Kamis (21/7).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung Prof Ahmad Ali Nurdin MA PhD memberikan welcoming speech dengan menyambut baik FGD ini serta membahas sekilas mengenai urgensi keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.
Diselenggarakannya FGD ini, kata dia, dilatar belakangi atas pengalaman yang kurang baik pada tahun 2019 dengan banyaknya konflik di masyarakat. Termasuk konflik SARA dan berjatuhannya korban sebagai pahlawan demokrasi yang terlibat dalam penyelanggara pemilu baik di tingkat kecamatan, kelurahan/desa maupun di tingkat TPS.
Termasuk, kata dia, isu strategis pengamanan lainnnya, dari mulai distribusi logistik sampai ke pengamanan kotak suara, yang tidak mungkin hanya bergantung pada Kepolisian dan TNI. "Maka, perlu adanya peranan masyarakat adat yang dalam kesempatan ini mengangkat 'Pendekar dan Murid dari Paguron Pencak Silat' untuk dapat berkontribusi aktif," katanya.
Menurutnya, dari berbagai pendapat baik dari penyelenggara pemilu yang hadir, maupun dari pihak kepolisian, kesemuanya mamandang keterlibatan Paguron sebagai unsur masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir konflik, kecurangan, hingga menjaga keamanan dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu.
Meskipun, kata dia, jika ingin menjadi petugas pemilu, tentu perlu mengikuti prosedur yang berlaku dan hadir sebagai peribadinya, bukan atas nama kelompok. Bahkan Ketua KPU dan Bawaslu Kota Bandung, menekankan bahwa untuk tahun 2024 memerlukan banyak SDM untuk terlibat baik sebagai petugas di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat TPS.
Menurut Direktur Binmas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Idil Tabransyah SH MM, pihaknya mengapresiasi tinggi Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung yang sukses menyelenggarakan FGD ini.
Idil dan beberapa tokoh dari paguron pun, memberikan pandangan, perlunya penyamaan persepsi dan keinginan yang murni dari para pendekar untuk ikut serta manjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya, sebagai bakti pada tanah kelahiran. "Hal ini lah yang perlu betul-betul digali dan dipersiapkan lebih matang," katanya.
Peserta FGD pun, memandang perlu para kasepuhan dan pendekar bersatu dan berdeklarasi bersama secara masif, untuk manjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat khususnya dan umunya Indonesia dalam rangkaian Pemilu 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika