REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meyakini peran lembaga pendidikan swasta baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi akan berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia pada 2045. Dimana lembaga pendidikan swasta memiliki peran penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui pendidikan yang berkualitas.
"Yang akan mengantarkan Indonesia ke misi 2045 sebagai salah satu dari lima negara besar di dunia bukan karena ukurannya besar, tapi karena sumber daya manusianya yang unggul," kata Emil Jumat (22/7).
Emil mengakui, peran lembaga pendidikan swasta di Indonesia sangat besar. Salah satunya nampak pada persentase tingkat pendidikan menengah yang secara mayoritas ditangani oleh lembaga pendidikan swasta. Pada level pendidikan menengah, kata Emil, hanya 22 persen lembaga pendidikan negeri, dan sisanya adalah swasta.
"Artinya apa? bahwa lembaga pendidikan swasta justru adalah mayoritas dalam mendidik anak-anak bangsa kita" ujarnya.
Emil menyatakan, selama ini paradigma yang muncul di masyarakat adalah bagaimana pemerintah bisa hadir dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat di setiap aspek, termasuk di dunia pendidikan.
Namun pada kenyataannya, lanjut Emil, harapan masyarakat belum sepenuhnya bisa dipenuhi pemerintah. Oleh karenanya peran serta swasta diharapkan mampu menjadi salah satu solusi.
Emil menuturkan, di tengah upaya peningkatan kualitas SDM, tantangan ke depan bakal semakin kompleks. Oleh sebab itu diperlukan upaya berbagai pihak untuk bersama-sama mengahadapi tantangan tersebut. Emil pun mengajak lembaga pendidikan tinggi swasta bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah khususnya Pemprov Jatim.
Emil juga berharap, orientasi yang dibangun lembaga pendidikan tinggi swasta bukanlah orientasi bisnis, melainkan prestasi. Ia menambahkan, di banyak negara lembaga pendidikan non publik bisa menjadi lembaga pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan yang luar biasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika