REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama segera melakukan asesmen Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Republik Chile yang dijadwalkan digelar sebelum pertemuan puncak G20.
"Kami akan susun jadwal untuk melakukan asesmen ke Chile. Kalau bisa, sebelum G20. Artinya, sebelum November 2020. Tentunya setelah LHLN asal Chile melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan," kata Kepala BPJPH Aqil Irham saat menggelar pertemuan dengan Duta Besar Republik Chile untuk Indonesia Gustavo Ayares Ossandon di Jakarta, Jumat (22/7/2022).
Asesmen lembaga halal luar negeri ini merupakan tindak lanjut kesepakatan (MOU) jaminan produk halal yang telah ditandatangani dua negara pada November 2020. Chile merupakan negara pertama yang melakukan penandatanganan MoU dengan BPJPH.Saat ini sudah dua LHLN Chile yang mengajukan akreditasi. Dua lembaga tersebut adalah Centro Islamico de Chile (CICH) dan Halal Certification Center of Chile. Namun,BPJPH belum bisa melanjutkan proses untuk keduanya, karena masih ada dokumen yang belum dilengkapi.
MoU Indonesia dan Chile terkait jaminan produk halal berlaku selama lima tahun, yang di dalamnya memuat empat kesepakatan. Pertama, saling memperkuat pengetahuan tentang jaminan kualitas produk halal.Kedua, penilaian kesesuaian proses penjaminan mutu halal melalui saling pengakuan dan saling menerima hasil. Ketiga, saling pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh badan akreditasi halal yang diakui oleh masing-masing negara.
Keempat, promosi dan penyebaran informasi akreditasi halal, penilaian kesesuaian, informasi komersial, dan bidang kepentingan bersama lainnya yang melibatkan masing-masing badan pemerintah, badan usaha publik, dan swasta.
Sementara itu, Dubes Republik Chile untuk Indonesia Gustavo Ayares mengaku negaranya menaruh perhatian terhadap kerjasama jaminan produk halal. Poin-poin catatan dari BPJPH akan segera ditindaklanjuti guna percepatan akreditasi lembaga halal di negaranya.
"Rencananya, Presiden Republik Chile akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Bangkok pada akhir November 2022. Salah satu yang akan dibahas juga terkait dengan halal. Kami berterima kasih atas informasi ini. Kami akan segera menindaklanjutidan mengingatkan lembaga terkait," kataGustavo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika