REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Anggota parlemen senior dari partai berkuasa, Dinesh Gunawardena dilantik sebagai perdana menteri baru Sri Lanka, Jumat (22/7/2022). Pelantikan terjadi hanya beberapa jam setelah tentara dan polisi mensterilkan lokasi protes anti pemerintah di Kolombo.
Gunawardena adalah seorang politisi veteran dari Front Rakyat Sri Lanka yang merupakan partai berkuasa dan sekutu keluarga politik Rajapaksa. Ia mengambil sumpah di hadapan Presiden Ranil Wickremesinghe, yang diangkat menjadi kepala negara dari perannya sebagai perdana menteri dengan pemungutan suara di parlemen pada Rabu.
Kedua pria itu telah menjadi teman sekolah dan teman sejak usia tiga tahun tetapi memimpin partai politik yang secara diametris bertentangan secara ideologis. Wickremesinghe (73 tahun) adalah juara pasar bebas dan politisi pro-Barat, sementara Gunawardena (73 tahun) adalah seorang nasionalis Sinhala yang percaya pada sosialisme dan menginginkan kontrol negara yang lebih besar atas ekonomi.
Anggota kabinet lain dijadwalkan akan dilantik pada Jumat. Keamanan ketat pun dikerahkan di luar kantor perdana menteri selama upacara pelantikan.
"(Gunawardena) adalah bagian dari koalisi Rajapaksa yang berkuasa, jadi tidak ada wajah baru dalam politik Sri Lanka sama sekali," kata koresponden Aljazirah, Step Vaessen melaporkan dari Kolombo.
"Juga tidak ada bukti janji presiden untuk membawa wajah-wajah baru dan menggabungkan partai yang berkuasa dengan oposisi untuk menciptakan semacam pemerintahan persatuan nasional," ujarnya menambahkan.
Warga Sri Lanka telah turun ke jalan selama berbulan-bulan menuntut pemimpin mereka mengundurkan diri karena krisis ekonomi yang membuat negara pulau berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan barang-barang penting seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar. Protes memaksa mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur pekan lalu. Keluarganya telah memerintah Sri Lanka untuk sebagian besar dari 20 tahun terakhir tetapi kemarahan publik atas krisis ekonomi memaksa beberapa anggota keluarga untuk meninggalkan jabatan kementerian di awal krisis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika