Sabtu 23 Jul 2022 05:03 WIB

Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR Demi Percepat Pemulihan UMKM

Pada 2022 pemerintah upayakan perluasan akses pembiayaan lewat peningkatan plafon KUR

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Foto: Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah agar dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah agar dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk kuartal I 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR pada Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun.

”Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada kuartal I 2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen year on year (yoy) dibandingkan pada Juni 2021. Maka, pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun.

Adapun total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp 507 triliun. Itu diberikan kepada 35,96 juta debitur.

Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur. Angka itu 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.

Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017. Lalu pada 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR 2021.

“Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih. Maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai April 2024,” ujar Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian penyaluran, pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk 2023 sebesar Rp 470 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 585 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika