REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan rusaknya tembok pembatas Jakarta International Stadium (JIS) saat grand launching stadion, kemarin malam. Dengan ambruknya pagar pembatas JIS itu, dia meminta ada audit atau pemeriksaan menyeluruh sebelum serah terima dari pemborong proyek.
Dia juga mengingatkan Anies, agar tidak sesumbar menyebut JIS sebagai mahakarya. “Apalagi roboh dengan sedikit gangguan. Lebih baik periksa total kualitas pengerjaan stadium,” kata Gilbert dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Dia meminta, perlu ada penindakan lebih lanjut alasan ambruknya pagar JIS tersebut. Dia menduga, ada kualitas yang kurang baik dalam pembangunannya.
Padahal, kata dia, pertandingan yang digelar antara Persija dan Chonburi FC itu tidak bisa disebut sebagai pertandingan internasional. Gilbert menyebut, hal itu menjadi preseden buruk bagi Pemprov DKI Jakarta.
“Alangkah malunya bila itu perhelatan internasional. Pelabelan internasional pada Jakarta International Stadium yang berbahasa Inggris juga masih polemik,” tuturnya.
Gilbert, menyinggung biaya yang dihabiskan untuk pembangunan JIS sebesar Rp 4,5 triliun dengan bantuan Pemerintah Pusat sebesar 80 persen. Meski tidak jadi mangkrak karena bantuan itu, Gilbert tetap mengkritik kualitas JIS yang jelek.
“Baru sedikit gangguan sudah rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyebut, ambruknya pagar pembatas JIS karena semangat dari Jakmania yang luar biasa tinggi. Oleh sebab itu, dia menyebut, hal itu bisa saja terjadi di kali pertama stadion digunakan.
Anies meminta, suporter Persija untuk ke depannya menunjukkan perilaku sebagai pendukung kelas dunia. Caranya, dengan menjaga fasilitas JIS di Jakarta Utara itu.
"Kami harap The Jakmania menjadi penjaga semangat pemain di lapangan. Saya serahkan JIS kepada The Jakmania, warga Jakarta dan Indonesia. Jaga baik-baik, ini rumah kita, tempat mempersatukan kita," kata Anies di JIS, kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika