Senin 25 Jul 2022 14:30 WIB

FA-PETISI akan Perjuangkan Presidential Treshold Nol Persen

FA-PETISI adalah organisasi gabungan alumni sejumlah perguruan tinggi.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andi Nur Aminah
Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia (FA-PETISI)  A Razak Wawo
Foto: Dok Pribadi
Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia (FA-PETISI) A Razak Wawo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia (FA-PETISI) menyatakan memberikan dukungan setiap upaya mendukung kedaulatan rakyat dengan memerjuangkan agar UUD 1945 kembali ke naskah asli yang kemudian disempurnakan melalui pola adendum. Mereka juga menyatakan akan konsisten menggugat presidential threshold (PT) 20 persen menjadi nol persen guna mengembalikan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 yang asli.

"Bukan kedaulatan partai yang telah mengubah UUD 1945 yang asli melalui amandemen," ujar Ketua FA-PETISI, A Razak Wawo, dalam keterangan pers, Senin (25/7/2022).

Baca Juga

Sebab, dengan PT nol persen, maka tidak akan memberikan peluang atau kesempatan masuknya oligarki pemilik modal besar untuk membiayai calon presiden (capres) dan partai politik untuk memenangkan Pemilu. Dalam hal ini pemilihan presiden. Dengan PT nol persen, Razak mengatakan, dampaknya secara otomatis akan memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memajukan dan memilih capres dan calon wakil presiden (cawapres)-nya.

"Dampak PT nol persen secara otomatis akan memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memajukan dan memilih Capres dan Cawapres-nya,” jelas Razak, alumni Unhas yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua IKA Unhas Jabodetabek.

Namun, setelah gugatan PT di MK ditolak, FA-PETISI memandang hal tersebut semakin fundamental dan harus diperjuangkan. Bukan hanya soal cara dominasi partai politik dalam pemilihan presiden, tetapi juga konstitusi bangsa ini secara penuh agar perbaikan negeri ini tidak parsial.

Selain itu, FA-PETISI juga menilai, sistem presidential dengan multipartai juga tidak bisa diberlakukan dengan pemilu yang menggunakan sistem pemilihan langsung. Sebab, ada celah memberikan kesempatan kepada oligarki/sponsor menggunakan uangnya untuk menggolkan Capres.

"Dengan begitu, hal ini menjadi dasar pikiran kami agar dikembalikan ke rule-nya kepada kedaulatan rakyat dengan multi partai yang harus sistem parlementer dengan sistem pemilihan tidak langsung," kata Razak.

Dia berharap FA-PETISI bisa bersinergi dengan komponen bangsa lainnya dalam merespons situasi bangsa. Sebab FA-PETISI juga ingin melakukan kontribusi yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan negara.

 "FA-PETISI merupakan organisasi yang terdiri atas gabungan alumni dari sejumlah perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kami ini selalu memberikan koreksi yang konstruktif dan menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang diperjuangkan founding father kita,” kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement