REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Koichi Hagiuda membawa misi kepastian kerja sama kedua negara. Airlangga memulai lawatannya dengan membahas perkembangan kerja sama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.
Menko Perekonomian menuturkan, Pemerintah Indonesia dan Jepang sudah menyepakati sejumlah kerja sama di berbagai sektor. Antara lain, pengembangan sumber daya manusia, teknologi digital, rantai pasok, dan promosi industri hijau.
“Termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan, Senin (25/7/2022).
Airlangga menambahkan, general review IJEPA sudah diselesaikan Indonesia dan Jepang sejak 2019. Saat ini, kedua pihak masih membahas protokol antara tim negosiasi kedua negara. Menko Airlangga mengaku membawa misi dalam pembahasan dengan Menteri Ekonomi Jepang. Yakni, terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengaku, ada perbandingan antara permintaan di Jepang dan suplai dari Indonesia atas produk ikan tuna dengan negara lain di kawasan. Misalnya, Negara Thailand saat ini telah memiliki tarif lebih rendah untuk mengekspor tuna ke Jepang.
“Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia, agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” tegas Airlangga.
Selain itu, Menko Airlangga juga mengaku Pemerintah Indonesia merespons keluhan Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan, dan makanan asal Jepang. Menurut Menko Perekonomian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, tujuan Permentan ini untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. “Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia,” ujar Airlangga.
Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja dalam pertemuan dengan Jepang. Airlangga mengaku, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada 2023. “Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” tegas Menko Airlangga.
Kedua Menteri Ekonomi juga membahas soal investasi perusahaan otomotif Jepang di Indonesia. Menteri Hagiuda mengatakan, kemajuan kerja sama di industri otomotif Indonesia dan Jepang sudah sangat baik. “Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia,” tutur Hagiuda.
Menteri Ekonomi Jepang mengaku, Mitsubishi dan Toyota telah berkomitmen untuk memulai produksi kendaraan listrik di Indonesia awal 2023 mendatang. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika