Senin 25 Jul 2022 19:17 WIB

DPRD Usulkan Penerapan Ganjil-Genap di Kota Bandung, Ini Tanggapan Wali Kota

Ganjil genap diperlukan karena kondisi kemacetan terpantau ada di 17 titik ruas jalan

Rep: dea alvi soraya/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kepadatan lalu lintas di Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/7/2022). Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung seiring dengan kemacetan di Kota Bandung yang meningkat setelah pelonggaran kebijakan PPKM serta aktivitas anak-anak masuk dan pulang sekolah.
Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kepadatan lalu lintas di Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/7/2022). Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung seiring dengan kemacetan di Kota Bandung yang meningkat setelah pelonggaran kebijakan PPKM serta aktivitas anak-anak masuk dan pulang sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberlakukan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil-genap demi mengurangi kemacetan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, perlu adanya kajian mendalam demi menghindari potensi terjadinya masalah baru dari penerapan usulan tersebut.  “Usulan ganjil-genap tentu harus kita kaji dahulu. Karena kalau ganjil-genap ini harus panjang koridornya," kata Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Senin, 25 Juli 2022.

Baca Juga

“Kalau koridornya pendek, sebut saja ganjil-genap ini di Jalan Asia Afrika. Itu hanya mindahin kemacetan. Karena pengguna kendaraan ini pasti nyari-nyari Jalan alternatif. Makanya ini harus dikaji dahulu," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan, sistem ganjil-genap yang diusulkan DPRD Kota Bandung adalah salah satu metode rekayasa lalu lintas yang perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya cara ini perlu dipertimbangkan demi mengurai volume kendaraan di Kota Bandung yang semakin hari semakin padat. 

“Mungkin wacana ganjil-genap akan kita kaji lah, karena itu salah satu cara atau metode untuk rekayasa lalu lintas. jadi berbagai upaya untuk mengurai kemacetan, saya kira kota bandung perlu mencoba,” kata Dadang saat ditemui Republika di Binong, Kota Bandung, Senin (25/7/2022). 

“Kita akan coba kaji, kita koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Itu kan prosesnya tidak langsung ya, karena perlu kajian terlebih dulu, nah kalau dalam kajian itu memang dianggap bagus maka tidak ada kata tidak siap untuk merealisasikannya,” sambungnya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menilai, penerapan ganjil-genap bisa mengurangi kemacetan di Kota Bandung yang kembali terjadi setelah pelonggaran kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat serta aktivitas anak-anak masuk dan pulang sekolah.

"Saya mendorong Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk berani menerapkan ganjil-genap. Apalagi sekarang kondisinya sudah normal kembali. Contohnya saat tanggal 18 Juli 2022 saat anak-anak masuk sekolah. Bila ini tidak diantisipasi tentu kemacetan yang lebih parah akan ada di depan mata kita," ujar Tedy melalui keterangan resminya, dikutip Jumat, 22 Juli 2022.

Tedy mengatakan, alasan program ganjil-genap harus dijalankan karena kondisi kemacetan terpantau ada di 17 titik ruas jalan bahkan lebih, di waktu tertentu.  Menurutnya, peningkatan kemacetan di Kota Bandung tak lepas dari banyaknya jumlah pengendara dari luar Kota Bandung yang beraktivitas di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat itu.

"Sekarang jumlah dan mobilitas kendaraan di Kota Bandung sangat tinggi. Baik itu warga Kota Bandung itu sendiri ada sekira 2,2 juta kendaraan belum lagi dari wilayah lain. Saya catat ada sekira 17 titik kemacetan di Kota Bandung bahkan lebih bila sudah masuk waktu tertentu. Ini pun ditambah dengan tidak adanya penambahan ruas jalan yang signifikan," jelas Tedy.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengujicobakan kebijakan ganjil-genap dimulai dari kendaraan pribadi roda empat. Namun, untuk kendaraan pribadi roda dua, taksi online, ojek online serta transportasi umum lainnya kebijakan ini tidak diberlakukan terlebih dahulu.

"Kita dorong Pemkot Bandung untuk berani melakukan penerapan ganjil-genap. Diawali dengan uji coba untuk mobil pribadi dulu. Tentunya beberapa ruas jalan di Kota Bandung pasti harus dikaji dulu oleh Pemkot Bandung dan Polrestabes. Kalau saya lihat memang kepadatan arus kendaraan itu berasal dari timur dan wilayah selatan Bandung. Jadi nanti berdasarkan kajian apakah titik-titik tersebut akan diterapkan sistem ganjil-genap atau tidak," kata Tedy

Tedy juga mengimbau masyarakat bisa menggunakan transportasi publik serta sepeda sebagai salah satu cara menekan kemacetan. Selain itu, Tedy menilai dengan menggunakan angkot akan menghidupkan kembali kehidupan ekonomi para sopir angkot serta menghemat BBM. 

"Diharapkan masyarakat mulai beralih ke transporasi publik dan mulai menggunakan sepeda dalam beraktiftas. Apalagi kalau bicara soal transporasi publik seperti angkot. Tentunya akan ada dampak positif terhadap ekonomi para sopir angkot dan kita bisa menghemat konsumsi BBM kendaraan pribadi kita," ujarnya

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement