REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan alasan pemerintah mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Yakni untuk mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia menyebut, saat ini besaran subsidi BBM untuk mobil diperkirakan mencapai Rp 19,2 juta per tahun per mobil. Sementara untuk motor, besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp 3,7 juta per motor per tahun.

“Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, maka subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia,” kata Moeldoko saat membuka seminar pada ajang pameran kendaraan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022, dikutip dari siaran pers KSP, Selasa (26/7/2022).

Moeldoko menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat dalam percepatan pengembangan kendaraan listrik. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Perpres No 55/2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Saat ini, lanjut dia, pemerintah juga menyiapkan instrumen lain untuk melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.

“Sekarang sedang disiapkan Inpres untuk transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkungan pemerintah. Kemenhub sedang mempersiapkan prototype-nya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyinggung masih adanya anggapan calon pengguna yang menilai kendaraan listrik tidak aman, mahal, dan sulit dalam pengisian daya. Hal tersebut dinilainya sangat wajar karena selama ini masyarakat sudah nyaman dengan berbagai kemudahan dalam menggunakan kendaraan konvensional.

“Memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan tersebut. Ini tantangan yang harus kita jawab. Dan Pameran PEVS 2022 ini salah satu cara untuk menujukkan bahwa penggunaan mobil listrik tidak ribet,” kata Moeldoko yang juga Ketua Periklindo.