REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA BELITUNG -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasia (BPIP) Prof Yudian Wahyudi mengajak santri untuk menjaga dan memperkokoh Pancasila dalam berkehidupan bermasyatakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Senin (25/7/2022).
Tidak hanya itu, Kunjungan Kerja hari pertama itu, ia juga mengungkapkan saat menjadi keynote speaker di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Abdurrahman Siddik Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dalam tema "Internalisasi dan Intstitusional Pembinaan Ideologi Pancasila" itu mendorong Santri dan Dosen agar menjadi teladan di masyarakat yang mencintai Tanah Air.
Menurutnya nilai-nilai Pancasila penting untuk dipahami para santri, bahkan dosen atau guru yang membentuk karakter anak-anak bangsa, terlebih sebagai generasi muslim Indonesia. "Generasi muslim Indonesia tumbuh sebagai generasi yang cinta Tanah Air dan Pancasilais, sebagai salah satu implementasi ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa," ujarnya.
Ia juga menjelaskan sejarah islam sejak zaman para nabi yang mengandung nilai-niai Pancasila. Tidak hanya itu sejarah panjang kemerdekaan Indonesia oleh nenek moyang patut disyukuri. "Perintah sholat yang didahului dengan menyucikan diri dengan ber-wudlu itu, menurutnya mengisyaratkan agar umat muslim mencari tempat kehidupan di pusat–pusat air," jelasnya, dalam siaran pers, Selasa (26/7/2022).
"Sementara sudut dalam sholat mengisyaratkan umat muslim untuk selalu dekat dengan tanah. Itu artinya umat muslim harusnya paling mencintai tanah air," sambungnya.
Ia juga mengajak kepada santri untuk giat belajar, bekerja sehingga menguasai ilmu pengetahuan dunia agar bisa menjadi pemimpin dibidangnya. "Memakmurkan tanah air yang dimaksud adalah dengan mengembangkan pertanian, peternakan dan perikanan," ajaknya.
Ia bahkan menegaskan dengan kaya ilmu pengetahuan semua orang tidak boleh melawan negara termasuk mengganti ideologi negara bangsa Indonesia. "Umat muslim juga harusnya menjadi orang-orang yang religius dan nasionalis, jadi tidak boleh melawan negara," tegasnya.
Pengasuh Ponpes Hidayatussalikin KH Ahmad Jafar Shidiq, mengucapkan terima kasih atas kunjungan serta bantuan yang diberikan BPIP kepada Ponpes Hidayatussalikin. Ia menekankan bahwa Ponpes Hidayatussalikin merupakan Ponpes yang menjunjung tinggi falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu selain dididik ilmu agama para santri juga diberikan ilmu-ilmu lainnya.
"Santri kami tidak hanya dididik dengan ilmu agama tetapi pemahaman bagaimana mencintai Tanah Air karena Mbah Hasyim mengatakan Hubbul Wathan Minal Iman," ujarnya.
"Mudah-mudahan kunjungan Bapak mampu memberi spirit bagi santri untuk lebih mencintai tanah airnya dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan di Ponpes Hidayatussalikin ini," ujarnya.
Di tempat berbeda Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengecam orang atau sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila. "Pancasila sudah final, tidak lagi diragukan, maka dari itu jangan sampai Pancasila diganggu gugat," katanya.
Ia juga mengakui di kampusnya tersebut telah memiliki program atau kegiatan yang bernilai Pancasila seperti berdirinya moderasi beragama. "Mari kita dukung program BPIP, dengan kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat program-program kita IAIN," jelasnya.
Ia bahkan mengajak kepada seluruh dosen agar mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbanhsa dan bernegara. "Mata kuliah yang yang sudah diberikan, perlu diaplikatifkan, oleh dosen maupun mahasiswa kita," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut Kepala BPIP didampingi Sekretaris Utama BPIP Dr Adhianti, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP K.A. Tadjuddin, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Ir. Prakoso, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP serta Forkopimda di lingkungan Pemprof Bangka Belitung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika