Thursday, 14 Jumadil Awwal 1444 / 08 December 2022

Thursday, 14 Jumadil Awwal 1444 / 08 December 2022

14 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Kasus Mardani Maming, PDIP tak akan Intervensi Proses Hukum KPK

Selasa 26 Jul 2022 06:18 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Ilustrasi. PDIP tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Mardani Maming. KPK telah memasukan tersangka kasus suap itu ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ilustrasi. PDIP tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Mardani Maming. KPK telah memasukan tersangka kasus suap itu ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Foto: Istimewa
PDIP juga meyakini Mardani Maming akan kooperatif dalam proses penegakan hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) dengan tersangka mantan bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. PDI Perjuangan berpegang teguh kepada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

"PDI Perjuangan tentunya senantiasa menghormati segala proses hukum yang berjalan dan karenanya pula tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum manapun termasuk KPK dalam perkara ini," kata Kepala Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan, M Nurdin, dalam keterangan tertulisnya,  Selasa (26/7/2022).

Baca Juga

Selain itu, PDIP juga meyakini Mardani Maming akan kooperatif dalam proses penegakan hukum ini. "Semoga semuanya tetap berjalan tertib dalam koridor hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan asas praduga tidak bersalah, demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

KPK belum menemukan Mardani Maning dalam upaya penjemputan paksa di salah satu apartemen di Jakarta, Senin (25/7/2022). Hari ini, KPK telah memasukan tersangka Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang (DPO). 

KPK juga telah meminta kepolisian untuk mencari keberadaan mantan bupati Tanah Bumbu tersebut. "KPK telah memanggil Tersangka MM sebanyak 2 kali tetapi tidak hadir sehingga kami menilai Tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif," kata Plt Juru BIcara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Ali berharap tersangka Maming dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK. Dia melanjutkan, hal itu agar proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala. 

KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi keberadaan Maming melapor hal tersebut. Laporan dapat dilakukan melalui call center 198 atau Kantor Kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile