REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG—Untuk mengakselerasi program prioritas dan janji politiknya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana membentuk tim percepatan pembangunan (TPP) Kota Bandung. Tim TPP Kota Bandung ini diketuai Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan FISIP Unpad, Prof. Muradi dan beranggotakan 8 orang lainnya.
"Tim percepatan pembangunan yang terdiri dari 9 orang yang membantu saya untuk kita sama-sama bisa mempercepat pembangunan di kota Bandung terutama janji politik," kata Yana, di Pendopo Wali Kota Bandung, Selasa 26 Juli 2022.
Yana mengatakan, tim TPP ini akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan kepala OPD dan para camat untuk mempercepat realisasi program dalam RPJMD 2018-2023. Menurutnya, tim percepatan pembangunan ini akan mempercepat akselerasi realisasi janji politiknya, yang tentunya membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh kepala OPD dan para camat.
"Mudah-mudahan di sisa wkatu ini bisa merealisasikan seluruh janji politik Almarhum Mang Oded dan saya (Yana Mulyana) dalam periode 2028-2023," imbuhnya.
Program prioritas tersebut, kata Yana, terdapat 26 program prioritas terbagi dalam empat kluster, yaitu Kluster Bandung Unggul, Bandung Nyaman, Bandung Sejahtera dan Agamis. Yana mengatakan, tim percepatan pembangunan ini nantinya akan memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota Bandung dalam proses pengambilan kebijakan.
Selain itu, memberikan saran dan masukan untuk optimalisasi implementasi kebijakan Wali Kota Bandung. "Semoga semua bisa kita selesaikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung, Muradi mengatakan tim TPP hanya akan memberikan pertimbangan dan saran kepada OPD dan Camat dalam merealisasikan janji wali kota. Selain itu, tim TPP juga akan memberikan stimulasi dan mendorong percepatan realisasinya.
"Kalau kurang cepat dipercepat, kalau lambat dipastikan prosesnya sesuai dengan deadline untuk 26 janji politik pimpinan," ujarnya.
Dia menegaskan, tim TPP tidak akan mengintervensi berbagai kegiatan yang ada di OPD. Tim TPP, lanjutnya hanya bersifat koordinasi dan berkolaborasi. "Bentuknya lebih soal koordinasi dan mengurai bersama, bukan intervensi supaya nyaman pimpinan juga nyaman bekerja agar proses politiknya melekat di kegiatan," kata Yana.
"Kita tidak ada intervensi tapi membantu menyelesaikan janji politik saat ini sampai dengan akhir masa jabatan. Perlu kerjasama yang baik antara TPP dengan rekan sekalian di OPD dan kecamatan," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika