Saturday, 2 Jumadil Awwal 1444 / 26 November 2022

Saturday, 2 Jumadil Awwal 1444 / 26 November 2022

2 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

BW Sebut KPK Sembunyikan Rencana Kehadiran Mardani Maming

Selasa 26 Jul 2022 17:57 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan

Kuasa Hukum Mardani H. Maming, Bambang Widjojanto

Kuasa Hukum Mardani H. Maming, Bambang Widjojanto

Foto: Republika/Thoudy Badai
Kuasa hukum sebut KPK sembunyikan rencana kehadiran Mardani Maming

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Mardani Maming, Bambang Widjojanto menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyembunyikan informasi terkait konfirmasi kehadiran kliennya dalam agenda pemeriksaan. Bambang mengatakan, Maming bakal memenuhi panggilan KPK pada Kamis (28/7) nanti.

"Kenapa informasi yang sangat jelas itu disembunyikan KPK, beginikah cara penegakan hukum ala KPK, tidak transparan dan sangat tidak akuntabel," kata Bambang dalam keterangan, Selasa (26/7).

Baca Juga

Bambang pun melampirkan surat Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang dikirim ke KPK pada Senin (25/7) lalu. Dia mengatakan, dalam surat tersebut tim hukum Mardani Maming menyatakan bahwa kliennya akan kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan KPK nanti.

Dia pun menilai KPK sedang unjuk kekuatan dengan menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mardani Maming. Bambang kemudian menuding KPK telah memberikan informasi yang keliru dengan menyebutkan bahwa mantan bupati Tanah Bumbu itu tidak kooperatif.

"Dalam surat di atas, ada pertanyaan, apakah KPK sedang show of force. Inikah penegakan hukum yang hendak ditonjolkan KPK dengan menyembunyikan informasi yang sudah dinyatakan MHM (Mardani H Maming) yang akan hadir pada Kamis tanggal 28 Juli 2022," kata Bambang.

Seperti diketahui, KPK resmi menerbitkan status DPO atau buron terhadap Mardani Maming. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dinilai tidak kooperatif karena mangkir dari dua kali pemanggilan.

KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dugaan suap penerbitan izin Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011. SK tersebut terkait Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Meski demikian, KPK belum mempublikasikan secara resmi status tersangka Mantan bupati Tanah Bumbu tersebut. Lembaga antikorupsi itu juga masih enggan merinci detail serta konstruksi perkara yang menjerat mantan ketua umum BPP HIPMI tersebut.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile