Sunday, 10 Jumadil Awwal 1444 / 04 December 2022

Sunday, 10 Jumadil Awwal 1444 / 04 December 2022

10 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pakar: Kasus Penyelewengan Dana ACT karena Kurangnya Pengawasan

Selasa 26 Jul 2022 20:20 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (kiri) berjalan memasuki ruangan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/7/2022).  Pakar hukum pidana meyakini ada dugaan penipuan yang dilakukan yayasan ACT.

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (kiri) berjalan memasuki ruangan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/7/2022). Pakar hukum pidana meyakini ada dugaan penipuan yang dilakukan yayasan ACT.

Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Pakar hukum pidana meyakini ada dugaan penipuan yang dilakukan yayasan ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyesali kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan dana oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Ya ini kita sesali. Kita harus lihat siapa lembaga yang harusnya mengontrol," kata Yenti saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga

Menurut Yenti, adanya tumpang tindih perundang-undangan di Indonesia membuat pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga atau organisasi jadi tidak maksimal. Di satu sisi, ACT sudah memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum. Sedangkan, secara umum semua kegiatan penghimpunan dana jelas harus mempunyai ijin dari Bank Indonesia atau saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Undang-undang di Indonesia itu harus saling harmonisasi dan sinkronisasi," tambahnya.

Dengan adanya kasus penyelewengan dana ini, harus ditelusuri siapa sebenarnya lembaga yang seharusnya mengontrol penghimpunan dana oleh ACT agar ke depannya tidak terjadi lagi kasus yang sama. Awal Juli, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan hasil analisis yang menemukan adanya penyelewengan dana donasi dan indikasi penggunaan dana untuk mendanai aktivitas terlarang.

Menurut Yenti adanya dugaan penyelewengan dana yang dikirim hingga keluar negeri seharusnya bisa segera diperiksa karena sudah termasuk dengan pencucian uang. Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ini juga menyayangkan ACT sebagai lembaga kemanusiaan telah mencederai niat baik masyarakat untuk beramal. "Kalau begini orang akan kehilangan satu nilai yaitu berbagi," tambahnya.

Selain penggelapan dan pencucian uang, Yenti meyakini ada dugaan penipuan yang dilakukan terkait dana CSR Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Karena itu, Yenti meminta sebaiknya ada reformasi dari semua regulasi termasuk pengawasan audit berkala dan melihat lagi aturan penghimpunan dana yang tidak berdasarkan undang-undang Perbankan.

Selain itu, reformasi regulasi yang berkaitan dengan aturan pelaksana, pengawasan, serta cyber patroli untuk pungutan liar. Menurut Yenti hal terpenting adalah adanya laporan berkala yang dibuka untuk masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dari waktu ke waktu, dana yang digunakan untuk siapa dan dari mana saja.

Pada Senin (25/7/2022), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah A selaku Ketua Pembina ACT, IK selaku pengurus Yayasan, serta HH dan NIA sebagai anggota pembina.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile