Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

 

6 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Mendagri Minta Inspektorat Daerah Lakukan Monev Dukung Realisasi Belanja APBD

Rabu 27 Jul 2022 03:16 WIB

Red: Muhammad Hafil

Mendagri saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia bertajuk “APIP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemda”. Rakor yang digelar secara virtual tersebut berlangsung dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa (26/7/2022).

Mendagri saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia bertajuk “APIP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemda”. Rakor yang digelar secara virtual tersebut berlangsung dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa (26/7/2022).

Foto: Dok Republika
Realiasi belanja tersebut harus diusahakan naik secara konsisten.

REPUBLIKA.CO.ID,SUMEDANG - - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran inspektorat di daerah aktif melakukan  monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

 

Hal itu menjadi salah satu pesan yang ditekankan Mendagri saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia bertajuk “APIP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemda”. Rakor yang digelar secara virtual tersebut berlangsung dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga

Mendagri menegaskan, laju realiasi belanja tersebut harus diusahakan naik secara konsisten. Jangan sampai, realisasi tersebut hanya dihabiskan pada 3 bulan terakhir tahun anggaran.

“Realisasi belanja upayakan trennya itu naiknya itu konsisten, tidak eksponensial, artinya tidak melengkung, (jangan) 3 bulan pertama kecil, 3 bulan kedua kecil, 3 bulan (ketiga) kecil, 3 bulan terakhir langsung dia menanjak tajam sekali,” kata Mendagri.

Jajaran inspektorat di daerah perlu memberi masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah. Inspektorat juga perlu mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut, sehingga masukan yang diberikan dapat mengatasi persoalan.

Mendagri menegaskan, realisasi belanja ini penting dan menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, realisasi belanja pemerintah termasuk salah satunya APBD, merupakan bagian dari faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Melalui realiasi belanja tersebut, jumlah peredaran uang di tengah masyarakat akan meningkat, sehingga berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Daya beli masyarakat sangat ditentukan dengan adanya aktivitas ekonomi, baik ekonomi yang didorong oleh pemerintah atau yang didorong oleh swasta. Yang didorong oleh pemerintah adalah realisasi belanja pemerintah, realisasi APBD, APBN,” jelas Mendagri.

Selain meningkatkan daya beli masyarakat, realisasi belanja juga dapat menstimulus sektor swasta yang perekonomiannya sempat terpuruk akibat pandemi. Hal ini termasuk untuk mendukung para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain meningkatkan realisasi belanja, Mendagri juga mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Pemda diminta untuk mengalokasikan 40 persen dari anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada APBD untuk penggunaan produk dalam negeri.

Dia menjelaskan, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia merupakan market yang besar. Karena itu, produk dalam negeri harus mampu mendominasi pasar, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Produk dalam negeri ini baik yang dihasilkan oleh perusahan besar, menengah, kecil, maupun mikro.

“Ini (UMKM) adalah betul-betul sektor riil, dia tidak akan lari kemana-mana, dan itu memberikan lapangan kerja yang riil di masyarakat, dan riil (membuat) uang beredar di masyarakat,” katanya.

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile