REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Prodi Ekonomi Pembangunan (EP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memperluas kerja samanya melalui Alami Fintech pada Rabu (20/7/2022) lalu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencetak mahasiswa dan alumnus yang memiliki keahlian.
Selain melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU), dalam kesempatan itupula dilaksanakan kuliah tamu kebanksentralan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang sederet pembicara dan mengambil tema “Financial Intitutions Persistence on Digital Reform”.
Tim Alami Fintech Firmansyah Shiddiq Wardhana menjelaskan, saat ini dunia perbankan mengalami evolusi keuangan. Hal itu mengakibatkan perpindahan sistem keuangan konvensional ke digital. "Maka itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cakap akan digital," ucapnya.
Hal tersebut juga menjadi peluang besar ekonomi syariah untuk terus berkembang dan maju. Apalagi melihat Indonesia yang dipadati oleh masyarakat beragam Islam.
Turut hadir dalam agenda itu perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Hendra Wangsa. Ia menuturkan, sentralisasi pembayaran sudah berpaling dari konvensional menuju digital. Saat ini, BI memasifkan pembayaran non-tunai, dimulai dengan sala satu sistem pembayaran yaitu Qris.
Menurutnya, evolusi pembayaran ini berawal dari kartu kredit kemudian ebralih pada pembayaran daring. Begitu pula dengan model pembayaran di supermarket dan UMKM yang sudah menggunakan sistem virtual currency. Pembayaran non-tunai ini sedang terus diupayakan dan salah satunya melalui sosialisasi kepada para pelaku UMKM serta masyarakat luas.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMM Idah Zuhroh menilai, selama pandemi Covid-19 perekonomian bangsa Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Sebab itu, saat era normal kembali, Indonesia harus segera meningkatkan ekonomi dengan baik. Menariknya, selama pandemi Indonesia tidak seperti negara kebanyakan yang mengalami resesi.
Terkait pengawasan, bank-bank di Indonesia sudah diawasi dengan baik oleh otoritas kejaksaan. Sementara itu, BI lebih bertugas mengawasi secara makro kepada bank-bank lainnya. Hal ini bertujuan agar peredaran keuangan Indonesia tetap stabil.
Idah berharap digitalisasi keuangan Indonesia sudah dapat tercapai dalam aspek inklusi. Begitu pula dengan literasi dalam digitalisasi bisa seimbang dengan inklusi. "Utamanya dalam transformasi digital dunia perbankan," katanya dalam pesan pers yang diterima Republika, Selasa (26/7/2022).
Menurut Idah, hal tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan baginya dalam mengembangkan perbankan syariah. Terlebih pihaknya melihat adanya peluang dalam membantu sistem keuangan bagi UMKM di tengah arus zaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika