REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan BUMN berkomitmen memperkuat kerja sama bidang perdagangan dan investasi dengan Jepang. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022).
"Selama ini Jepang telah menjadi mitra strategis bagi BUMN, baik itu lewat skema bussiness to bussiness maupun government to government," ujar Erick saat mendampingi kunjungan kerja presiden ke Jepang, Rabu (27/7/2022).
Erick menyampaikan kerja sama BUMN dengan Jepang sangat terkait dengan sektor-sektor penting dalam mewujudkan ketahanan energi, kesehatan, dan pangan. Erick menyebut tiga sektor yang menjadi fokus kerja sama BUMN dengan Jepang yakni kerja sama di bidang energi baru terbarukan (EBT), industri kesehatan, dan pengembangan industri perikanan.
Erick menyebut BUMN siap meningkatkan kemitraan dengan Jepang dalam sektor pengembangan EBT. Menurut Erick, pengembangan EBT adalah keharusan mengingat kebutuhan Indonesia terhadap energi bersih masih sangat besar dan pemerintah pun berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 serta mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030.
"Ada PLN dan Pertamina yang sudah menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan asing untuk memproduksi EBT dan kita ingin meningkatkan kerja sama dengan Jepang untuk percepatan EBT," Erick melanjutkan.
Erick juga menjajaki kerja sama dalam sektor kesehatan. BUMN, ucap Erick, membuka diri terhadap investasi Jepang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Bali. Dengan KEK kesehatan ini, Bali akan menjadi health tourism hub atau pusat wisata kesehatan dan kebugaran di Indonesia. Menurut Erick, pasar wisata Kesehatan Indonesia sangat besar. Erick menyebut sekitar 600 ribu masyarakat Indonesia selama ini berobat ke luar negeri.
"Saat pandemi tentu jumlah orang Indonesia yang berobat ke luar negeri berkurang. Ini harus jadi momentum buat kita mempersiapkan segala fasilitas rumah sakit skala internasional yang selaras dengan tujuan wisata medis," ujar Erick.
Erick mengatakan telah mengundang perusahaan kesehatan Jepang, Mitsui Healthcare, untuk berinvestasi di kawasan seluas 41 hektare itu. Erick meyakinkan Mitsui dan investor Jepang lain bahwa KEK Sanur punya potensi yang tak kalah hebat dibandingkan negara-negara tetangga. Selain berada di destinasi wisata unggulan dunia, Erick menyampaikan KEK Sanur juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti eco park, area komersial, sekolah, dan perhotelan.
"Dari sisi lokasi, fasilitas, dan kemudahan regulasi tentu akan menambah daya tarik tersendiri bagi investor Jepang untuk berinvestasi di KEK Sanur," kata dia.
Erick juga menjajaki kerja sama pengembangan di sektor industri perikanan. Mantan presiden Inter Milan tersebut mengatakan BUMN tengah membuat ekosistem perikanan yang terintegrasi. Model ekosistem ini bersifat dari hulu ke hilir oleh sejumlah BUMN kepada para nelayan mulai dari bantuan pembiayaan, akses BBM, pendampingan, asuransi, dan serapan hasil tangkapan nelayan.
Erick berharap pola ekosistem perikanan yang terintegrasi tak hanya meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, melainkan juga yang terpenting meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan keluarganya. "Tiga fokus kerja sama ini bukan semata-mata BUMN berhasil menarik investasi dari Jepang masuk. Namun yang paling penting yaitu sesuai dengan tujuan BUMN ialah mendorong SDA yang melimpah ini jadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan untuk rakyat kita," kata Erick.
Dalam kunjungan itu, Erick bersama sejumlah menteri lain seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, juga turut mendampingi presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika