REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota holding BUMN jasa survei atau ID Survey, PT Surveyor Indonesia, terus mendorong peningkatan sertifikasi halal terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Utama Surveyor Indonesia M Haris Witjaksono mengatakan perusahaan memang baru ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal melalui Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2020 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 28 Desember 2020. "Memang selama ini kendalanya masih terletak pada pemahaman atau kesadaran dari para pelaku usaha itu sendiri," ujar Haris di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Berbeda dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), ucap Haris, LPH Surveyor Indonesia lebih fokus pada industri skala kecil dan menengah. Untuk itu, lanjut Haris, Surveyor Indonesia bersama Kementerian BUMN terus meningkatkan pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal melalui pelatihan secara luring maupun daring dengan melibatkan pondok pesantren (ponpes). Haris menyebut pelatihan ini menyasar pada layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis dengan kategori pernyataan pelaku usaha atau self declare.

"Self declare ditujukan untuk industri mikro seperti tukang bakso keliling, nanti ada pendampingan dari ponpes atau remaja masjid, ini gratis. Skema ini bisa mendoron capaian produk halal kita bisa jauh lebih masif," lanjut Haris.

Meski belum genap dua tahun, Haris mengatakan LPH Surveyor Indonesia telah memberikan layanan pengujian sertifikasi halal terhadap 105 pelaku usaha pada 2021. Haris menyebut capaian tersebut mengalami peningkatan pada periode Januari hingga Juli 2022 dengan realisasi pengujian terhadap 148 pelaku usaha dan 123 pelaku usaha sedang dalam proses.

Haris memasang target tinggi untuk tahun ini dengan capaian pengujian hingga 1.700 pelaku usaha. Haris optimistis hal ini dapat tercapai menyusul melaindainya kasus pandemi dan juga terobosan digitalisasi dan desentralisasi yang dikembangkan perusahaan.

Haris mengatakan peningkatan fasilitas dan kompetensi di kantor cabang akan membuat jasa pelayanan sertifikasi halal akan menjadi lebih cepat dan efektif. Haris menilai jasa layanan sertifikasi halal akan memberikan kontribusi pendapatan bagi perusahaan hingga Rp 10 miliar untuk tahun ini.

"Kenapa kecil sekali, kami lebih mengarah ke kesadaran publik, memastikan pemahaman proses bisnis sertifikasi halal seperti apa, dari kuliner, kosmetik, logistik, agar punya cara pandang yang sama, kalau sudah terbangun ekosistem lingkungan industri halal tentu akan mendorong percepatan sertifikasi halal itu sendiri," kata Haris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika