REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial Rp 188,2 triliun pada semester I 2022. Adapun realisasi ini tumbuh 5,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 179,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyebaran Covid-19 yang semakin terkendali tidak serta merta membuat anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat menurun. Sebaliknya, yang terjadi justru mengalami peningkatan.

"Meskipun covid terkendali tapi anggaran perlindungan sosial cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari tahun lalu," ujarnya saat Konferensi Pers APBN Kita Juli 2022, Rabu (27/7/2022).

Pada semester I 2022, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 188,2 triliun digunakan bantuan sosial terdiri dari Rp 177,2 triliun dan bansos non program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Rp 70,9 triliun khusus bansos program PEN.

Sedangkan pada tahun lalu pada periode yang sama realisasi APBN perlindungan sosial sebesar Rp 179,1 triliun. Dana tersebut program bansos PEN sebesar Rp 66,8 triliun dan bansos program PEN sebesar Rp 112,3 triliun.

"Ini artinya guncangan pandemi sudah bisa terkontrol ternyata tidak sejalan dengan dampak sosialnya, masyarakat masih sangat perlu diberikan bantalan sosial yang sangat besar," ucapnya.

Adapun peningkatan realisasi dipengaruhi oleh realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui program kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, bantuan PKL warung dan nelayan serta penyaluran program keluarga harapan (PKH).

Tak hanya K/L, peningkatan juga terjadi karena belanja non K/L berupa subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi LPG. Adapun realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pun turut mendukung peningkatan penyaluran anggaran perlindungan sosial yaitu melalui BLT Desa.

Secara rinci, realisasi penyaluran semester I meliputi program kartu pra Kerja yang diberikan kepada 1,7 juta peserta dan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian kartu sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa kepada 7,5 juta KPM dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3,7 juta debitur.

"Ini bantalan sosial selain yang sudah diberikan sebelumnya," ucapnya.

Dari sisi realisasi anggaran PEN baru mencapai 32,2 persen dari pagu Rp 455,62 triliun sebesar Rp 146,7 triliun per 22 Juli 2022. "Ini lebih rendah dibandingkan rata-rata belanja negara yang lain yang sudah mencapai di atas 40 persen," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika