Kamis 28 Jul 2022 03:26 WIB

Penyerapan Anggaran Rendah, Silpa APBD 2021 Indramayu Capai Rp 240 Miliar

Anggaran yang kurang terserap justru yang peruntukannya bagi kepentingan masyarakat

Rep: lilis sri handayani/ Red: Hiru Muhammad
Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD 2021 Kabupaten Indramayu mencapai Rp 240 miliar. Kondisi itu sangat disesalkan kalangan dewan mengingat anggaran yang kurang terserap justru merupakan anggaran yang peruntukkannya menyentuh kepentingan masyarakat langsung. Tampak Suasana rapat paripurna DPRD Indramayu.
Foto: istimewa
Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD 2021 Kabupaten Indramayu mencapai Rp 240 miliar. Kondisi itu sangat disesalkan kalangan dewan mengingat anggaran yang kurang terserap justru merupakan anggaran yang peruntukkannya menyentuh kepentingan masyarakat langsung. Tampak Suasana rapat paripurna DPRD Indramayu.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD 2021 Kabupaten Indramayu mencapai Rp 240 miliar. Kondisi itu sangat disesalkan kalangan dewan mengingat anggaran yang kurang terserap justru merupakan anggaran yang peruntukkannya menyentuh kepentingan masyarakat langsung.

‘’Berdasarkan pengalaman kami di DPRD, Rp 240 miliar ini adalah Silpa tertinggi. Silpa tahun 2020 yang mencapai Rp 143 miliar saja sudah tinggi, apalagi Silpa tahun 2021 yang mencapai 240 miliar. Itu sangat tinggi,’’ tukas Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Dalam, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/6).

Baca Juga

Dalam menyebutkan, tidak terserapnya anggaran secara maksimal hingga membuat Silpa tinggi itu terjadi di hampir semua dinas. Terutama di dinas-dinas yang justru melayani urusan wajib atau urusan dasar masyarakat, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan PUPR.

Menurut Dalam, anggaran yang tidak terserap secara maksimal itu adalah anggaran belanja modal, yang sebenarnya merupakan belanja yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Anggaran tersebut penggunaannya untuk pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, untuk jalan, jaringan irigasi serta modal aset tetap lainnya.