REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengomentari soal seragam baru pegawai Kementerian Agraria dan Tata Tuang/Badan Pertanahan Nasional (ATT/BPN) yang dilengkapi atribut berupa baret, tongkat komando, dan tanda pangkat. Menurut Doli, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kementerian yang dipimpin oleh Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto itu.
"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langakah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
Doli mengatakan, yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja dari seluruh kementerian, bukan atributnya baru/bagus atau tidak. Menurutnya, yang patut dinanti adalah terobosan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam menangani persoalan mafia tanah.
"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," katanya.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto secara resmi meluncurkan atribut baru pegawai ATR/BPN dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Hadi mengatakan, inovasi seragam baru yang dilengkapi dengan baret, tanda pangkat, serta tongkat komando itu sengaja diinisiasinya dengan harapan agar kewibawaan para kepala ATR/BPN di wilayah bertambah sehingga berani dalam memberantas mafia tanah.
"Apabila ada pejabat Kakanwil dan Kakantah sudah menjalankan tugas sesuai prosedur dan dilaksanakan sebaik-baiknya, namun Kakantah, Kakanwil atau pegawai dikriminalisasi, maka saya akan pasang badan untuk membela mereka," ujar Hadi, dikutip dari situs resmi Kementerian ATR/BPN.
Hadi menjelaskan, tongkat komando dan baret digunakan lengkap bersama dengan pakaian dinas harian dengan tujuan agar kakanwil BPN Provinsi dan kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
