REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di wilayah timur dipercepat agar bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Muhadjir mengatakan, berdasarkan data terakhir pada Maret 2022 tercatat angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,4 persen. Jumlah ini menurun 0,71 persen dari jumlah per September 2021 yakni 9,71 persen.
"Untuk wilayah Indonesia Timur yang belum mendirikan satgas GNRM, agar dibentuk secepat mungkin. Ini penting untuk memahami dengan baik masalah yang muncul terkait mental-mental negatif untuk dicari solusinya, karena akhir 2024 target (kemiskinan) kita 7 persen," kata Muhadjir dikutip dari keterangan resminya melalui website Kemenko PMK, Kamis (28/7/2022).
Muhadjir mengatakan untuk mempercepat pembentukan GTD GNRM di Indonesia Timur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Region Timur. Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel Dalton Makassar dengan diikuti para peserta yang berasal dari 10 Provinsi wilayah Indonesia Timur (Intim), yakni 125 kab/kota yang hadir secara luring dan 19 kab/kota yang bergabung secara daring, Rabu (27/7).
Muhadjir mengatakan pembentukan GTD GNRM hingga saat ini telah mencapai 71 persen atau sebanyak 365 dari 514 kab/kota.
"Tetap saja penguatan dan perluasan program kegiatan Gugus Tugas Daerah perlu dioptimalkan untuk lebih cepat membangun mental bangsa yang lebih baik sesuai amanat RPJMN 2020-2024 dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045," ujar dia.
Muhadjir menilai progres pembentukan Gugus Tugas tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penguatan program dan kegiatan. Revolusi Mental, kata dia, bukan hanya sebuah slogan atau filosofi untuk diucapkan dan dipahami, tetapi juga perlu diimplementasikan dalam wujud aksi nyata.
GNRM menurutnya, baru dapat dilaksanakan secara berlanjut jika telah efektif melibatkan unsur Pentahelix, yaitu 5 pihak pemangku kepentingan: Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Media, dan Masyarakat.
"Untuk itu tiap Gugus Tugas Daerah GNRM perlu didorong untuk melibatkan lintas pelaku tersebut khususnya untuk bersama-sama melaksanakan Aksi Nyata. Mulai dari hal kecil saja dulu seperti gotong royong warga untuk membantu warga miskin, membersihkan lingkungan RT, hingga penanaman pohon produktif atau buah," kata Muhadjir.
Dia pun berharap adanya rakor ini, gugus tugas gerakan nasional di setiap kabupaten kota bisa berjalan dengan baik dan bisa melaksanakan aksi nyata.
"Tentu dengan rakor kita berharap kita bisa memastikan bahwa GNRM ini bisa berjalan dengan baik dan dapat mendorong satu Pemda mempunyai satu unggulan aksi nyata," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika