REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - ASEAN Ministerial Meeting (AMM) 2022 akan dilangsungkan awal Agustus mendatang di Phnom Penh, Kamboja. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengusulkan untuk menggelar pertemuan khusus soal Myanmar di pertemuan tersebut.

"Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM di Phnom Penh awal Agustus ini perkembangan terakhir Myanmar penting untuk dibahas secara khusus," ujar Menlu Retno saat press briefing dari Tokyo, Rabu (27/7/2022).

Mengingat perkembangan terbaru di Myanmar, ketika junta mengumumkan telah mengeksekusi tahanan, dunia mengecam junta. Hal ini membuat geram ASEAN sebagai keluarga yang telah membuat poin-poin agar krisis politik di negara tersebut berakhir.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekecewaan terhadap tidak ada kemajuan signifikan implementasi 5 poin konsensus tentang Myanmar. "Semua perkembangan di Myanmar termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik menunjukkan kemunduran bukan kemajuan dari implementasi 5 Point Consensus," kata Retno mengutip pernyataan Jokowi dalam pertemuan working lunch bersama PM Kishida, Rabu.

"Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen Junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5 Point Consensus," ujarnya menambahkan.

Oleh karenanya, ASEAN didesak membahas kembali secara serius tentang masalah ini yakni tidak adanya kemajuan yang signifikan terhadap implementasi yang disepakati pada pertemuan ASEAN leaders meeting di Jakarta. "Sudah lebih 1,5 tahun 5 poin konsensus disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tidak adanya progress yang signifikan terhadap implementasi 5PCs," kata Retno.

Dihukum mati dalam persidangan rahasia pada Januari dan April, empat orang termasuk politisi dan aktivis dituduh membantu gerakan perlawanan sipil yang telah memerangi militer sejak kudeta tahun lalu dan tindakan keras berdarah terhadap protes nasional. Di antara mereka yang dieksekusi adalah juru kampanye demokrasi Kyaw Min Yu, lebih dikenal sebagai Jimmy, dan mantan anggota parlemen dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw, sekutu pemimpin terguling Aung San Suu Kyi. Dua orang lainnya yang dieksekusi adalah Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.

Media pemerintah mengatakan hukuman telah dilakukan, tetapi tidak mengatakan kapan atau dengan metode apa. Eksekusi sebelumnya di Myanmar dilakukan dengan cara digantung.

Pemerintah bayangan National Unity Government (NUG) mengatakan, sudah waktunya untuk tanggapan internasional dibangun. "Komunitas global harus menghukum kekejaman mereka," kata Kyaw Zaw, juru bicara kantor presiden NUG.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari 2021. Junta terlibat dalam pertempuran di berbagai bidang dengan kelompok-kelompok milisi yang baru dibentuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika