REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Izin pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga filantropi itu dicabut. Dana yang sudah terlanjur dikumpulkan juga tidak bisa disampaikan ACT.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa saat ini ACT tak boleh menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.  "ACT tidak boleh salurkan dana. Sudah kita setop," kata Risma kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Risma menjelaskan, penyaluran dananya disetop karena aparat penegak hukum (APH) masih menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan petinggi ACT. Jika penyaluran tetap dilakukan, ditakutkan barang bukti kasus bisa hilang.  "Jadi, kita setop dulu nanti sampai APH mengatakan sudah cukup mengumpulkan bukti-bukti," kata Risma.

Lantas bagaimana nasib dana yang sudah terlanjur terkumpul itu selanjutnya? Risma bilang, pemerintah akan menentukan nasib dana itu setelah pemeriksaan oleh APH rampung.

"Nanti keputusan APH seperti apa, oke pemeriksaan sudah selesai. Dana ini seperti apa nanti kita akan rundingkan," ujar politisi PDIP itu.

Sebelumnya, Kemensos mencabut izin lembaga ACT pada tanggal 4 Juli 2022. Sebab, ACT kedapatan menggunakan 13,7 persen dana donasi untuk kebutuhan operasional. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan hanya memperbolehkan penggunaan dana donasi untuk operasional paling banyak 10 persen.

Di sisi lain, Polri juga tengah menyidik kasus dugaan penyelewengan dana di ACT. Sejauh ini, empat pimpinan lembaga itu sudah dijadikan tersangka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika