REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN - Raja Yordania mengatakan, Palestina harus menjadi bagian dari proyek ekonomi regional yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk mendukung stabilitas di Timur Tengah. Hal ini dikatakan kepada perdana menteri Israel saat berkunjung ke Amman, Yordania pada Rabu (27/7/2022) waktu setempat.
Pejabat Yordania mengatakan, Amman telah mendorong Israel untuk memasukkan Palestina dalam kesepakatan air-untuk-energi yang sedang dipertimbangkan Yordania dan Israel. Yordania juga meminta Israel agar negara-negara Teluk Arab dapat membantu keuangannya.
Israel dan Yordania menandatangani perjanjian damai pada 1994, tetapi konflik Israel-Palestina telah lama membebani hubungan bilateral keduanya. Para pemimpin Palestina mencari status negara di wilayah yang diduduki Israel sejak perang 1967. Perdamaian telah dibekukan sejak 2014.
Raja Abdullah II pada Rabu (27/7/2022) waktu setempat, menegaskan kembali kepada Perdana Menteri (PM) Israel Yair Lapid bahwa negara Palestina sangat penting untuk mencapai perdamaian abadi.
"Abdullah menekankan perlunya menemukan cakrawala politik untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif dan abadi dengan Palestina," tulis sebuah pernyataan dari Royal Hashemite Court Yordania, seperti dikutip laman Aljazirah, Kamis (28/7/2022).
Abdullah juga meminta agar Israel menjaga ketenangan di Yerusalem Timur yang diduduki dan tempat-tempat sucinya, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa, di mana ketegangan telah membara selama bertahun-tahun. Pernyataan pemerintah Israel mencatat bahwa Raja Yordania dan Lapid membahas percepatan proyek ekonomi bilateral di sektor air, energi dan ketahanan pangan, serta transportasi.
Israel, yang telah menyediakan Yordania dengan beberapa pasokan air tawar di bawah kesepakatan damai mereka, telah lama berusaha untuk menjual air desalinasi juga. Namun kerajaan justru mendorong Israel untuk mengendurkan cengkeramannya pada aliran ekspor Yordania ke Tepi Barat yang diduduki, pasar alami yang berdekatan untuk barang-barangnya.
Pejabat Yordania mengatakan perubahan kebijakan AS di bawah Presiden Joe Biden kembali ke komitmen solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina telah mengurangi tekanan di Yordania. Seperti diketahui mayoritas dari 10 juta penduduknya adalah warga Palestina.
Hasil kunjungan Biden ke wilayah timur Tengah juga dibahas oleh Raja Yordania dan Lapid. Uni Emirat Arab menormalkan hubungan dengan Israel pada 2020 di bawah serangkaian kesepakatan yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.
Bahrain dan Maroko mengikutinya, sementara Sudan juga setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Washington mendorong normalisasi lebih jauh dalam hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
Perjanjian tersebut, yang dicapai di bawah mantan Presiden AS Donald Trump, melanggar konsensus Arab selama beberapa dekade bahwa tidak akan ada hubungan dengan Israel sementara pertanyaan tentang kenegaraan Palestina masih belum terselesaikan. Sementara hubungan bilateral antara Yordania dan Israel telah membaik sejak mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu kalah dalam pemilihannya tahun lalu setelah 12 tahun menjabat.
Lapid telah menjabat sebagai perdana menteri sementara sejak pemerintah koalisi yang dia bantu bersatu runtuh bulan lalu. Dia berharap untuk mengalahkan Netanyahu selama pemilihan kelima Israel di bawah empat tahun pada November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika