REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra dan PKB dinilai sebagai langkah positif dalam iklim demokratisasi di Tanah Air. Adanya sebuah piagam deklarasi seperti itu secara tidak langsung telah melibatkan masyarakat dalam proses politik dengan membuka ruang bagi publik untuk mengetahui ide dan gagasan dalam membangun koalisi.
"Di tengah iklim politik Indonesia yang makin depresi dan regresif pascareformasi, apa yang dilakukan kedua partai tersebut bisa berkontribusi positif untuk pematangan demokratisasi kita. Publik bisa mengetahui apa latar belakang dan visi misi Gerindra dan PKB saat memutuskan bekerja sama," kata pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Muhammad Afifudin, saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).
Afifudin mengatakan, munculnya wacana Piagam Deklarasi Koalisi ini menjadi angin segar dalam proses politik di tengah menguatnya pesimisme terhadap demokratisasi di Indonesia. Menurutnya, langkah Gerindra dan PKB dalam membuat Piagam Deklarasi Koalisi menujukkan kepada publik jika kerja sama mereka didasarkan pada ide, gagasan, wacana, dan diskursus yang jelas.
Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo ini melanjutkan, saat ini publik tinggal menanti apa butir-butir kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Deklarasi Koalisi tersebut. Dari isi piagam deklarasi tersebut, publik akan bisa menilai apakah memang persekutuan politik Gerindra dan PKB memang ditujukan untuk kepentingan transaksional atau memang untuk kepentingan rakyat banyak.
"Dengan demikian hal ini juga menjadi uji publik apakah Koalisi Gerindra dan PKB layak untuk didukung atau tidak dalam Pemilu 2024," kata Afif.
Dia menjelaskan, sudah menjadi aksioma jika semua gerakan politik harusnya diawali dengan ide dan gagasan. Jika gagasan ini runtuh, maka gerakan politik juga bakal runtuh. Bahkan, kata Afif, politik anti-kolonialisme yang digagas oleh founding fathers berawal dari dari politik wacana dan diskursus tentang kemerdekaan.
"Kita bisa melihat sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia diawali dari runtuhnya gagasan kolonialisme dan berkembangnya gagasan bahwa kemerdekaan adalah hak dari semua bangsa," ujar dia.
Afif menambahkan, saat ini tidak sedikit yang pesimis dalam memandang masa depan demokratisasi di Indonesia. Menurutnya, terjadi reduksi luar biasa dari banyak kalangan terkait pemahaman mereka terhadap demokrasi. Demokrasi di Indonesia hanya dipahami secara sempit dengan sekadar ada Pemilu.
“Demokrasi yang harusnya menjadi forum pertaruhan ide dan gagasan dari berbagai entitas politik akhirnya berujung pada politik 'wani piro'. Maka wacana Piagam Deklarasi Koalisi ini menurut saya menjadi sebuah upaya untuk kembali menggelorakan pertarungan ide dan gagasan sebagai ciri demokrasi yang sehat,” ujar Afif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika