REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit di Indonesia. Ma'ruf mengatakan usai pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng oleh pemerintah, memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani.
Sebelumnya hal tersebut meresahkan petani sawit karena berdampak pada rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani sawit.
“Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah, untuk menyelesaikan di sisi sini tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” kata Ma'ruf dalam siaran persnya usai menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (28/07/2022).
Ma'ruf menyampaikan, beberapa upaya konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Diantaranya ,menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya.
"Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya," kata Ma'ruf.
Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah berbasis koperasi. Dia berharap, ke depan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.
“Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan," kata Ma'ruf.
Selain itu, Presiden Jokowi kata Ma'ruf, mengatakan adanya pabrik-pabrik mini ini membuat tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar.
Oleh karena itu, selain dari sisi pemerintah dan lembaga terkait, Ketua Deean Pertimbangan MUI ini pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit. Sehingga nantinya, kedua hal tersebut (kebijakan dan SDM) secara beriringan dapat berjalan dengan baik.
“Kami mengharapkan kepada Apkasindo terus mendukung kualitas SDM petani kelapa sawit melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, manajemen usaha, penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi, dan kontrol kualitas, dan lain sebagainya," kata Ma'ruf.
"Jadi SDM ini harus terus ditingkatkan, peningkatan kualitas. Petani sawit juga supaya melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan bimbingan maupun pendanaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatannya,” tambah dia.
Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.
“Artinya pertanda, kami ini sudah mulai bangkit, bisa bertemu Bapak Wakil Presiden. Karena setelah dicabutnya larangan ekspor atau setelah dicabutnya pungutan ekspor per tanggal 15 Juli yang lalu, harga TBS sawit itu [semula] hanya sekitar 800 (Rupiah), Pak. Sekarang Alhamdulillah tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai 1.700 (Rupiah), Alhamdulillah Pak, luar biasa, itu yang kami sebut 100 persen,” kata Gulat.
Selain Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung, turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino, Ketua Bidang Komunikasi DPP Apkasindo Qayyum Amri, serta para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo diantaranya Sumatera Utara, Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika