Sabtu 30 Jul 2022 06:16 WIB

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Cakupan Vaksinasi Booster Dosis Pertama

Intervensi melalui kebijakan mewajibkan booster dinilai harus diperbanyak.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Warga menerima suntikan vaksin COVID-19 di RS Abu Nawas Kota Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/7/2022). Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat penerima vaksinasi COVID-19 dosis ketiga (booster) mencapai 43.361 jiwa dari sasaran sebanyak 265.147 orang.
Foto: ANTARA/jojon
Warga menerima suntikan vaksin COVID-19 di RS Abu Nawas Kota Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/7/2022). Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat penerima vaksinasi COVID-19 dosis ketiga (booster) mencapai 43.361 jiwa dari sasaran sebanyak 265.147 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah yang akan melakukan vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dosis ketiga di masyarakat.

Menurutnya, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, mobilitas masyarakat saat ini telah berangsur kembali normal.

Baca Juga

"Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat," ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Jumat (29/7/2022).

Vaksinasi booster Covid-19 dapat mengurangi risiko gejala berat pada kasus Omicron BA.5. Ia mengajak masyarakat yang belum menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga untuk segera mendatangi pusat-pusat vaksinasi dan menerima booster, agar kekebalan tubuh lebih terjaga di tengah meningkatnya kasus Covid-19.

"Ancaman Covid-19 masih tetap perlu diwaspadai, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Masyarakat tidak boleh lengah dengan varian Covid-19 yang bisa dengan mudah menular. Menjaga diri sendiri, artinya turut menjaga keluarga dari ancaman virus," ujar Puan.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dikurangi terlebih dahulu. Pemerintah perlu lebih ketat melakukan pengawasan di seluruh sektor aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).

Menurutnya, PTM sangat dibutuhkan anak-anak setelah lebih dari dua tahun menjalani pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan terjadinya cognitive learning loss. Meski begitu, temuan banyaknya kasus positif saat ini menunjukkan protokol kesehatan selama PTM mulai kendur.

"Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan anak selama berada di sekolah. Pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan harus semakin dimasifkan," ujar Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, jumlah orang yang telah menerima vaksinasi booster mengalami peningkatan 70 persen selama empat minggu terakhir. Hal ini, kata dia, menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang akhirnya melakukan vaksinasi booster.

Menurutnya, kenaikan cakupan booster ini sejalan dengan sudah mulai diberlakukannya kebijakan wajib booster untuk memasuki fasilitas publik. Hal ini mencerminkan efektifnya pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mewujudkan kekebalan komunitas terhadap Covid-19. 

Baca juga : Penonton Persib Vs Madura United di GBLA Wajib Sudah Divaksinasi Booster

Wiku pun terus mendorong masyarakat agar segera mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Ia mengingatkan, pentingnya vaksinasi booster karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Dinamika kenaikan maupun penurunan baik angka kasus positif, kesembuhan, maupun kematian akan terus bergulir jika kita semua tidak konsisten menjalankan upaya pencegahan, baik menjalankan prokes 3M maupun vaksinasi secara optimal,” jelas Wiku.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement