REPUBLIKA.CO.ID., LEFKOSA -- Pasukan penjaga perdamaian PBB di Siprus harus melaksanakan kegiatannya di Republik Turki Siprus Utara (TRNC) dengan persetujuan dari pihak berwenang Siprus Turki, kata menteri luar negeri Siprus Turki pada Jumat (29/7/2022).
Dewan Keamanan PBB pada Kamis dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang memperbarui mandat pasukan tersebut di sana untuk enam bulan lagi.
"Jika pasukan penjaga perdamaian PBB di Siprus (UNFICYP) akan bertugas di tanah Republik Turki Siprus Utara, itu harus mendapat persetujuan dari masyarakat Siprus Turki," kata Tahsin Ertugruloglu.
"Tanpa persetujuan Siprus Turki, bukanlah tindakan yang dapat diterima bagi UNFICYP untuk melayani di wilayah TRNC hanya dengan persetujuan Siprus Yunani," kata Ertugruloglu kepada penyiar publik TRNC, BRT.
Dia menggarisbawahi pihaknya dengan jelas menyatakan kepada PBB bahwa "jika mereka tidak mempertimbangkan kami dan memperpanjang mandat seolah-olah tidak ada yang terjadi, kami harus mengambil beberapa tindakan."
TRNC akan membawa langkah-langkah ini ke perhatian publik setelah menyerahkannya ke PBB, ujar dia. Ertugruloglu mengatakan "kesalahan" ini telah berulang selama bertahun-tahun.
"Seolah-olah ada otoritas pusat di Siprus yang mewakili seluruh Pulau dan masyarakatnya, tanah disiapkan untuk UNFICYP untuk bekerja di Pulau itu dengan memperoleh persetujuan dari apa yang disebut pemerintah Republik Siprus."
"Selama bertahun-tahun, kami mengizinkan mereka untuk melayani di wilayah TRNC untuk keramahan dengan niat baik kami. Tapi tidak bisa seperti ini lagi," tambah dia.
Ertugruloglu mengatakan sebagian besar anggaran UNFICYP dipenuhi oleh Yunani dan pemerintah Siprus Yunani dan menjalankan tugasnya sebagai kekuatan yang bias.
Perselisihan selama beberapa dekade
Siprus telah terperosok dalam perselisihan selama beberapa dekade antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, meski ada serangkaian upaya diplomatik oleh PBB untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.
Serangan etnis yang dimulai pada awal 1960-an memaksa Siprus Turki mundur ke daerah kantong demi keselamatan mereka.
Pada 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk aneksasi Yunani menyebabkan intervensi militer Turki sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi Siprus Turki dari tindakan penganiayaan dan kekerasan. Setelahnya, TRNC didirikan pada tahun 1983.
Negara ini telah melewati proses perdamaian yang terputus-putus dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inisiatif 2017 yang gagal di Swiss di bawah naungan negara-negara penjamin Turki, Yunani dan Inggris.
Pemerintah Siprus Yunani memasuki UE pada tahun 2004, tahun yang sama ketika Siprus Yunani menggagalkan rencana PBB untuk mengakhiri perselisihan yang sudah berlangsung lama.