REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menolak bergabung kembali dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas penyelidikan kasus perang melawan narkoba berdarah pemerintah sebelumnya. Jaksa ICC berencana melanjutkan kembali penyelidikan atas kasus tersebut.

"Filipina tidak berniat bergabung kembali dengan ICC," kata Marcos.

Ia mengaku telah bertemu dengan tim hukumnya untuk membahas dimulainya kembali penyelidikan ICC. ICC yang berbasis di Den Haag menangguhkan penyelidikan pada November atas permintaan Filipina.

Pemerintah yang saat itu dipegang Rodrigo Duterte tengah melakukan penyidikan dan penuntutannya sendiri. Menurut aturan ICC, penyelidikan mandiri memiliki yurisdiksi ketika suatu negara menjadi anggota, tetapi hanya jika sistem peradilan pidananya tidak mampu atau tidak mau melakukannya sendiri.

Sebelum kemenangan pemilihannya pada Mei, Marcos telah mengindikasikan dia tidak akan mendukung penyelidikan ICC atas dugaan kekejaman di bawah Duterte. Duterte memenangkan pemilihan 2016 dengan janji untuk memberantas kejahatan dan membunuh ribuan pengedar narkoba. Pemerintahannya menindaklanjuti dengan tindakan keras yang kejam di mana catatan resmi menunjukkan polisi membunuh 6.252 orang, semuanya untuk membela diri.

Namun, para aktivis menuduh polisi mengeksekusi pengedar dan pengguna narkoba dalam skala besar dengan ribuan pembunuhan jalanan misterius tidak termasuk dalam penghitungan resmi. Polisi dan pemerintah Duterte membantah terlibat dan melakukan kesalahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika