REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi membagikan rencana kunjungannya di kawasan Indo-Pasifik Pada Ahad (31/7/2022). Pelosi tidak spesifik menyebutkan Taiwan ada di antara tempat-tempat yang akan dia kunjungi selama tur regionalnya, namun Armada Kapal Induk AS telah mendekat ke negara pulau tersebut.
Hal ini merujuk informasi dari media Jepang Nikkei Asia bahwa semua Armada militer AS di kawasan Indo Pasifik, termasuk Kapal Induk tengah merapat di perairan Taiwan. Informasi itu muncul setelah media China Times mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Pelosi mungkin tiba di Taiwan pada Selasa 2 Agustus 2022 waktu setempat, dan bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, pada hari berikutnya.
Sumber tersebut mengeklaim bahwa Ketua DPR AS ini juga diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Taiwan lainnya, dan meninggalkan pulau itu pada Rabu keesokan harinya. Namun Kementerian Luar Negeri Taiwan belum mengomentari laporan tersebut.
Selanjutnya, tur Ketua DPR AS Pelosi di kawasan Indo-Pasifik ini akan berlanjut ke negara Jepang, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan. Pelosi tidak merinci apakah Taiwan ada dalam jadwalnya, di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan AS.
Dalam perkembangan terpisah minggu lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) memulai latihan militer, melakukan latihan menembak di provinsi tenggara Fujian. Kawasan ini berada di seberang selat dari Taiwan dan dekat dengan wilayah maritim yang ditentukan.
Sebelumnya, Beijing juga mengeluarkan beberapa peringatan, yang mengatakan bahwa Washington akan "menanggung konsekuensinya" jika Pelosi mengunjungi Taiwan. Sebab bagi Tiongkok sesuatu yang menurut otoritas Tiongkok akan melanggar "Kebijakan Satu China".
Presiden Tiongkok Xi Jinping, pada bagiannya, memperingatkan mitra AS Joe Biden agar tidak “bermain api” dengan Tiongkok atas klaim AS terhadap Taiwan. Hal itu disampaikan Xi selama panggilan telepon ke Biden pada 28 Juli 2022 lalu. Selama ini, sebagai bagian dari “Kebijakan Satu China”, Beijing menentang segala bentuk kontak resmi antara pemerintah asing dan Taiwan, yang dipandang oleh otoritas China sebagai bagian penting dari negara tersebut.
