REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menilai penambahan pihak keamanan dari kepolisian di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjaga keamanan dan stabilitas kota tersebut. Personel Kepolisian di Kota Labuan Bajo bertambah setelah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pelaku wisata di daerah itu karena menolak kenaikan tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo.
"Saya rasa sah-sah saja ya, mengingat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara juga mulai meningkat," kata Kepala Divisi Komunikasi Publik BPOLBF Sisilia Lenita Jemana dari Labuan Bajo, Selasa (2/8/2022).
Ia mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 sejumlah kawasan wisata di daerah itu sepi oleh wisatawan. Kini setelah pulih kembali, wisatawan yang datang juga semakin banyak.
Sisilia mengaku bahwa kondisi atau aktivitas pariwisata di Labuan Bajo berjalan dengan lancar sejauh ini walaupun ada aksi mogok pelaku wisata. Bahkan beberapa lokasi wisata dan tempat wisatawan berkumpul seperti di Marina Labuan Bajo juga masih ramai oleh wisatawan.
Ia mengatakan bahwa aksi mogok yang dilakukan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang dimulai 1 Agustus 2022 hingga sebulan ke depan masih berlangsung damai. "Aktivitas Bandar Udara Komodo tetap berjalan seperti biasa dan terkondisikan dengan baik, karena kesiapan otoritas setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui koordinasi dengan seluruh pihak mulai dari PemprovNTT, TNI, Polri, Pelni, ASDP, dan BPOLBF berjalan baik," tambah dia.
Saat ini, aksi tanggap darurat dilakukan melalui koordinasi seluruh pihak guna mengantisipasi kelumpuhan aktifitas pariwisata sebagai akibat dari aksi mogok tersebut. Pemkab Manggarai Barat melalui Dinas Perhubungan bersama BPOLBF menyiapkan dua unit bus Damri dan empat unit kendaraan kecil di kawasan bandara untuk mengangkut wisatawan yang kesulitan mengakses jasa transportasi ke tempat tujuan mereka baik menuju hotel, maupun ke tempat tujuan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika