REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar karena tidak jelas dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di lapangan. Teguran ini terkait dengan kasus penemuan beras bansos dikubur di lahan kosong di Kota Depok.
Teguran itu bermula dari penjelasan Dadang soal pengawasan kasus beras terkubur tersebut. Dadang bilang, pihaknya telah mengawasi penyaluran bansos secara ketat dari hulu ke hilir. Bahkan Inspektorat juga telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ada inspektorat provinsi, kabupaten, itu juga koordinasi untuk melakukan pengawasan," ujar Dadang dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (2/8).
Dadang menyebut, tugas BPKP adalah memastikan data penerima bansos telah tepat sasaran. Pihaknya dalam menyalurkan bansos juga berupaya tepat waktu.
Lantaran sudah ada pengawasan ketat, Dadang meyakini kecurangan penyaluran bansos hanya terjadi dalam jumlah kecil. "Kalau terjadi kecurangan (penimbunan bansos) nggak begitu besar, kalau kita lihat muncul di belakang hari," ujarnya.
Tak berselang lama, Risma yang duduk di samping Dadang langsung melayangkan teguran. Menurut Risma, Dadang seharusnya menjelaskan apakah beras terkubur itu benar sudah diganti oleh perusahaan penyalur dan sampai di tangan masyarakat.
“Maaf Pak Irjen, tidak bisa begitu. Yang harus Pak Irjen jawab adalah pengawasan penggantinya,” kata Risma.
“Kalau (ketika itu) Pak Irjen mengawasi, dan proses penggantian clear, (seharusnya) bisa jawab. Gitu Pak Irjen, sorry,” imbuh Risma.
Beberapa hari lalu, warga menemukan beras diduga bantuan presiden dikubur di lahan kosong Kampung Serab, Kota Depok. Video penemuan itu menghebohkan jagat maya pada Ahad (31/7).
Lahan kosong itu diketahui biasa dipakai JNE Express sebagai tempat parkir. VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi mengatakan, beras itu ditimbun karena sudah dalam kondisi rusak. Ia mengklaim tak ada pelanggaran prosedur dalam aksi penimbunan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika