REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) tak yakin beras yang dikubur di lahan kosong di Kota Depok, merupakan bantuan presiden (banpres) dari Kemensos. Inspektorat pun menyebut bahwa pada 2020 ada pemerintah daerah yang turut menyalurkan bansos.
Inspektur Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar mengatakan, dirinya dan tim sudah mengecek langsung lokasi kuburan beras itu pada Senin (1/8/2022) dan Selasa (2/8/2022). Tim menemukan beras dengan kemasan 20 kilogram dan 5 kilogram.
Menurut Dadang, beras banpres hanya kemasan 20 kg. Tetapi, karung beras 20 kg di lokasi penimbunan berbeda dengan karung yang digunakan untuk sembako banpres. Sebab, semua beras banpres kemasan memiliki stiker bertuliskan 'Bantuan Presiden Melalui Kemensos'.
Program beras bansos banpres 20 kg itu, lanjut dia, diambil Kemensos dari Bulog. Penerimanya adalah 1,9 juta warga di Jabodetabek. Semua beras itu disalurkan Bulog melalui perusahaan pengiriman pada tahun 2020.
"Dari langkah yang dilakukan Kemensos dalam melakukan penyaluran Bansos, khususnya Bansos Presiden untuk wilayah Jabodetabek, (temuan kuburan beras) ini belum meyakini bahwa punya Kemensos," kata Dadang saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Lantaran Dadang tak yakin beras tertimbun itu milik Kemensos, ia pun meminta keterangan pihak Bulog. Bulog mengakui bahwa pada 2020 itu ada pemerintah daerah (pemda) yang turut menyalurkan bansos serupa.
"Penjelasan dari pihak Bulog, bantuan ini bukan hanya dari Kemensos. Ada juga dari Pemda melakukan pemberian bantuan yang sejenis ada beras, ada telur," kata Dadang.
Meski penulusuran Dadang mengarah ke bansos Pemda, tapi Menteri Sosial Tri Rismaharini menolak mengambil kesimpulan dini. Menurut Risma, bisa saja beras itu memang sembako banpres dari Kemensos, tapi stikernya dicopot terlebih dahulu sebelum ditimbun.
"Kita kan tidak tahu saat pemusnahan (penimbunan) itu, labelnya diambil atau diganti, kita belum kan belum tahu," ujar Risma dalam kesempatan sama.
Risma juga enggan mengaitkan kasus timbunan beras ini dengan program Pemerintah Kota Depok. Meski kuburuan beras itu berlokasi di Depok, tak serta merta Pemkot Depok ikut terlibat.
"Ini nggak nyebut wali kota lho. Kan nggak bisa kita ngomong seperti itu (hanya karena) wilayahnya di Depok, nggak bisa," kata Risma.
Karena itu, Risma akan menunggu penelusuran tuntas untuk membuat kesibukan. Kini, kata Risma, kasus ini ditelusuri oleh tim Inspektorat Kemensos dan tim dari Bareskrim Polri.
Sebelumnya, warga menemukan beras banpres dikubur di lahan kosong Kampung Serab, Kota Depok, beberapa hari lalu. Video penemuan itu menghebohkan jagat maya pada Ahad (31/7/2022).
Lahan kosong itu diketahui biasa dipakai JNE Express sebagai tempat parkir. Lokasi penemuan itu kini telah dibatasi garis polisi. Tampak di sana ada sejumlah karung beras tertumpuk dan hancur hingga berasnya berserakan.
VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi mengatakan, beras itu ditimbun karena sudah dalam kondisi rusak. Ia mengklaim tak ada pelanggaran prosedur dalam aksi penimbunan tersebut, karena sesuai dengan perjanjian antara pihaknya dan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika