REPUBLIKA.CO.ID, ADEN -- Utusan Khusus PBB untuk Yaman Hans Grundberg mengatakan pihak-pihak yang bertikai di Yaman sepakat memperpanjang gencatan senjata selama dua bulan. Meski tekanan internasional memperpanjang dan memperluas kesepakatan akan membangun masa tenang paling lama dalam tujuh tahun lebih di negara itu.
"Perpanjangan gencatan senjata ini termasuk komitmen berbagai pihak mengintensifkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan memperluas gencatan senjata sesegera mungkin," kata Grundberg dalam pernyataannya, Selasa (2/8/2022).
Sumber mengatakan Grundberg mendorong agar gencatan senjata diperpanjang selama enam bulan dengan langkah tambahan. Tapi kedua belah pihak mengeluhkan implementasi kesepakatan gencatan senjata yang sedang berjalan dan ketidakpercayaan antara pihak sangat dalam.
Pemerintah Amerika Serikat dan Oman juga melakukan kontak dengan pihak-pihak di Yaman untuk mendukung proposal Grundberg setelah Presiden Joe Biden berkunjung ke Arab Saudi bulan lalu. Di mana ia mengumumkan perundingan bilateral untuk "memperdalam dan memperpanjang" gencatan senjata.
Biden menyambut baik perpanjangan gencatan senjata tapi dalam pernyataan ia mengatakan gencatan senjata memang langkah penting dan esensial untuk menyelamatkan nyawa, "tapi tidak cukup untuk jangka panjang."
"Kami mendesak pihak-pihak Yaman mengambil kesempatan ini bekerja dengan konstruktif di bawah naungan PBB untuk mencapai kesepakatan inklusif, komprehensif yang mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kebebasan bergerak dan menambah gaji dan membuka jalan untuk resolusi konflik tahan lama yang dipimpin orang Yaman," katanya.
Juru bicara Pusat Komando AS Joe Buccino yang mengawasi pasukan militer AS di Timur Tengah menyambut baik perpanjangan itu. Ia mengatakan akan terus memberikan bantuan pada jutaan rakyat Yaman.
Perang antara koalisi Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong jutaan lainnya ke jurang kelaparan. Riyadh berusaha keluar dari perang mahal ini yang telah menjadi titik ketegangan dengan pemerintah Biden.
Pemerintah Biden menghentikan dukungan pada operasi koalisi Arab Saudi di Yaman. Konflik di negara itu dianggap sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.
Kedua belah pihak yang bertikai sama-sama frustrasi dengan implementasi gencatan senjata. Pemerintah yang didukung Saudi menyalahkan Houthi karena tidak membuka kembali jalan utama di Taiz yang disengketakan.
Sementara pemberontak menuduh koalisi tidak mengirimkan kapal bahan bakar ke Hodeidah dan penerbangan dari ibu kota Sanaa yang disepakati sebelumnya. Houthi menguasai dua kota tersebut.
