REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengintegrasian data kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (3/8/2022), dia mengatakan pemerintah akan mengintegrasikan data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Sehingga semuanya disatukan menjadi satu data yang utuh," kata Wakil Presiden setelah memimpin rapat pleno mengenai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Selama tahun 2022, pemerintah melakukan survei di 212 kabupaten dan kota. "Diharapkan itu bisa memenuhi. Baik data yang nanti ada tertinggal, itu masih akan ada validasi lagi, menyusul lagi, karena itu kita libatkan dari pemerintah daerah," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan akurasi data pendukung upaya penanganan kemiskinan. "Karena itu untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, namanya P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). P3KE ini adalah data yang data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran data-data yang ada," kata Muhadjir.

Data P3KE antara lain bersumber dari hasil survei BPS, DTKSKementerian Sosial, data keluarga BKKBN, dan data desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Nanti ada tambahan dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian di bawah Pak Menko Ekonomi, nanti akan kita kompilasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika