Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

 

7 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Disdik DKI Tegaskan tidak Ada Aturan Wajibkan Siswi Kenakan Jilbab di Sekolah Negeri

Rabu 03 Aug 2022 22:20 WIB

Red: Andri Saubani

Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SDN Pondok Pinang 01, Jakarta. (ilustrasi)

Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SDN Pondok Pinang 01, Jakarta. (ilustrasi)

Foto: ANTARA/Reno Esnir
Penggunaan jilbab, menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing siswi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan tidak ada paksaan dalam mengenakan jilbab di sekolah negeri. Penegasan ini dikeluarkan sehubungan dugaan adanya pemaksaan di dua sekolah negeri masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

 

"Ada aturan Kepgub 2292 Tahun 2015 itu tentang penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri. Memang itu dijelaskan ada pengaturan penggunaan baju buat muslimah, termasuk jilbab, cuma dengan pasal itu dalam keterpanggilannya. Artinya menggunakan hijab itu bukan semua yang di sekolah negeri ya," kata Kepala Sub-bagian Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga

Selain Kepgub Nomor 2292 Tahun 2015, juga terdapat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 178 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan seragam sekolah di sekolah negeri. Taga meluruskan, dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan untuk mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi.

"Yang bilang wajib tidak ada, tidak ada yang mewajibkan. Kemarin juga itu bukan mewajibkan kok. Kita juga sudah menjelaskan bahwa tidak mewajibkan," ucap Taga.

Taga menjelaskan peraturan penggunaan jilbab sebagai pakaian seragam sekolah tidak diwajibkan untuk semua sekolah negeri. Penggunaan jilbab, kata Taga, menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing siswa.

"Ini zaman beragam keagamaan di sekolah negeri, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Berbagai agama. Jadi artinya, menurut saya, itu sebenarnya tidak ada masalah penggunaan pakaian di sekolah. Sudah diatur dalam peraturan yang tadi saya sebutkan. Jadi intinya dari dinas pendidikan tidak ada mewajibkan penggunaan jilbab di sekolah negeri," kata Taga.

Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi PDIP, Ima Mahdiah mengungkapkan, bahwa dirinya sempat bertemu dengan anak SD yang tidak mampu membeli seragam sekolah. Dari pertemuan tersebut, dia mengaku heran lantaran baju seragam sekolah negeri saat ini panjang-panjang. Bahkan dia juga sempat menemui anak SMP yang dipaksa gurunya untuk mengenakan hijab.

"Juga saya temui anak SMP Negeri belum siap pakai jilbab tapi dipaksa gurunya secara lisan dibilang yang tidak pakai jilbab hanya non muslim. Padahal ini sekolah negeri, bahkan ada yang sudah beli seragam biasa disuruh ganti dan akhirnya jadi beli lagi kena biaya lagi," katanya di Instagram @ima.mahdiah pada Juli silam.

Ima pun mengungkapkan, bahwa memaksa anak memakai hijab seharusnya tidak dibenarkan. Namun lain halnya apabila memang si anak mau mengenakan hijab.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengaku prihatin. Ia juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan investigasi atas hal tersebut.

"Laporan tentang ada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian hijab harus ditangkap serius oleh Disdik. Segera dilakukan investigasi apakah aduan itu benar. Karena sekolah, apalagi sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi," kata Anggara.

 

sumber : Antara
Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile