Prokes di Destinasi Wisata DIY Tetap Diperketat
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Satgas Covid-19 Yogyakarta mengawasi wisatawan yang tidak bermasker di kawasan Titik Nol Yogyakarta, Rabu (9/2/2022). Satgas Covid-19 Yogyakarta mengetatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan terutama penggunaan masker oleh wisatawan. Hal ini seiring dengan naiknya tren kasus Covid-19 di Yogyakarta sepekan terakhir. | Foto: Wihdan Hidayat / Republika
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pariwisata (Dispar) DIY menyebut, penerapan protokol kesehatan (prokes) di destinasi wisata tetap diperketat. Hal ini disampaikan Kepala Dispar DIY, Singgih Raharjo mengingat saat ini kasus Covid-19 di DIY masih terus bertambah.
Singgih menyebut, saat ini sudah banyak wisatawan maupun pengelola destinasi wisata yang mulai mengendorkan dan mengabaikan prokes. Hal tersebut terjadi seiring dengan sempat turun dan landainya penambahan Covid-19 beberapa waktu lalu.
"Kalau soal prokes, sampai sekarang kita belum kendorkan. Memang perlu kita ingatkan lagi soal prokes, baik wisatawan maupun pengelola pariwisata karena saat ini destinasi yang dikunjungi justru yang taat prokes," kata Singgih belum lama ini.
Singgih menuturkan, pandemi Covid-19 sangat bertolak belakang dengan dunia pariwisata. Pasalnya, pandemi mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah.
Sementara, dunia pariwisata menuntut masyarakat beraktivitas di luar rumah. Untuk itu, ia menekankan agar prokes tetap dijalankan dengan ketat oleh wisatawan maupun pengelola destinasi wisata.
"Alasannya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan," ujar Singgih.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, aspek kesehatan menjadi hal utama dalam setiap kegiatan, termasuk pariwisata. Penerapan prokes, katanya, menjadi kunci mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19.
Selain itu, percepatan vaksinasi Covid-19 juga menjadi kunci pencegahan Covid-19. Saat ini, capaian vaksinasi dosis ketiga (booster) di DIY masih rendah jika dibandingkan dengan dosis pertama dan kedua.
"Makanya saat ini diperlukan akselerasi vaksinasi booster. Untuk melakukan percepatan vaksinasi ini diperlukan kerja sama berbagai pihak, terutama agar mendekatkan sentra vaksinasi dengan masyarakat," kata Eko.
Melalui kerja sama dengan berbagai pihak ditambah dengan ketersediaan anggaran, maka penyelesaian vaksinasi booster bagi masyarakat bisa disegerakan. Bahkan, kata Eko, percepatan booster juga bisa dilaksanakan oleh pihak swasta melalui kegiatan CSR.
"Vaksinasi booster harus diakselerasi (dipercepat), sehingga wisatawan yang datang ke Yogyakarta merasa aman," ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
